Ambon,MarinyoNews.Com,-Kepala Bidang SMK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku, Ibu Anisah saat bincang-bincang dengan pers diruang kerjanya pada Kamis (24/02/22) menyatakan. Sesuai program pusat dalam hal ini Kemendikbud kedepan seluruh SMK mesti dijadikan SMK Pusat Keunggulsn (PK) termasuk di Propinsi Maluku. Untuk itu bidang SMK sementara menyiapkan SMK yang berjumlah 115 menuju SMK Pusat Keunggulan (PK). Lanjutnya ditahun kemarin sudah ada SMK di Maluku yang dinobatkan jadi SMK PK yaitu SMK 5 dan SMK Muhamadiyah. Kala itu diawali COE selain itu mereka juga dapat bantuan.
Dengan demikian Plt Kadus sanfat mengsupoet hu gga akan diikuti SMK lainnya namun sekarang ini tidak mudah lagi, untuk menuju ke SMK PK haruslah ikut pelatihan kepada para kepala sekolah dan para Guru. Selain itu ada ketentuan lainnya yang ditetapkan pusat yang mesti dipenuhi baru bisa menjadi SMK PK. Ibu yang penuh keremahan itu sebutkan, Tahun 2021 ada beberapa sekolah yang siap menuju SMK PK yaitu SMK 3, SMK I, SMK Pamahanusa di Maluku Tengah, SMK I Malteng. SMK 2 SBB, SMK 6 Tanimbar, d SMK Siwalima di Malra, SMK Imamkulata dan SMK 1 di Buru. Sekolah-sekolah tersebut sudah mulai ikut pendampingan, dengan demikian tahun ini Dikbud akan lakukan sosialisasi kepada SMK di Propinsi Maluku.
Sebab tahun kemarin telah diadakan MoU antara pemerintah provinsi dengan kemendikbud, dengan ketenruan kita diminta sharring dana sosialisasi. Soal dana Anisah katakan kini Maluki masih terbatas karena terpotong untuk kegiatan lainnya. Namun sosialisasi tetap dijalankan dimana tahun ini belum dapat menjangkau semua SMK. Hingga akan dilsnjutkan tahun depan yang pasti kita akan didorong semuanya menjadi SMK Pusat Keunggulan. Hingga bagi yang sudah SMK PK, saya mintakan mereka menularkan apa yang mereka dapatkan kepada SMK yang belum.
"Disetiap kegiatan ada kepala sekolah yang sudah SMK PK, disuruh mereka bercerita tentang PK. Persyaratan untuk menjadi PK itu dimulai dari mana. Agar yang belum tidak menganggap itu susah. Lanjutnya tahun kemarin di Bulan Desember ada pendaftaran PK dan penutupan 18 Januari. Selesai penutupan banyak sebenarnya tidak penuhi persyaratan karena mereka juga baru mulai mengikutinya. Selain itu ada sekitar 50 pertanyaan harus dijawab dan mesti lengkapi segala persyaratan lainya . Salah satunya persyaratan MoU dengan Iduka yang miliki kompetensi keahlian.
Sembari tambahkan persyaratan dengan Iduka itu mesti punya kompetensi keahlian padahal tidak semua sama. Misalnya Sekolah ASDP di Tual atau di Malra selanjutnya ada lagi ASDP ditempat lain buat perjanjian MoU trus ada ASDP di Ambon. Dan walaupun tanda tangan sudah disana persyaratan itu masih belum lengkap. Harus juga dengan Dikbud yang merupakan pusatnya di Maluku, berbicara ke hal itu berarti kita tidak bisa mencakup semua sekolah, minimal ada sebagian sekolah yang bisa kita penuhi. Nanti sebagian sekolahnya lagi anggaran berikutnya.(MN-02)