AMBON,MARINYONEWS.COM,-Gubernur Murad Ismail dan Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno (MI-BO) saat ini menginjak 3 tahun kepemimpinan mereka. Sejak itu dilantik pada akhir April 2019, banyak tantangan dan dinamika yang dilalui sampai memasuki tahun ke-3  kepemimpinan keduanya berikut plus-minusnya. Oleh karena itu perlu informasi yang  mencerahkan kepada masyarakat berbagai program terkait dan capaian keberhasilan pembangunan selama tiga tahun berjalan. Sangat penting disrbutkan untuk menghindari bias informasi akibat opini-opini pembohong yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak tertentu. Dengan tendensi politik yang bertujuan untuk tidak mempercayai, menjatuhkan citra, dan dukungan masyarakat kepada pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintah sebuah. 

Di samping itu evaluasi ini juga penting sebagai titik refleksi, penilaian, dan lanjutkan langkah-langkah strategi ke depan tentunya harus selalu konsisten pada  kunjungan daerah 2019-2024. Yakni Maluku yang terkelola secara jujur, bersih, dan melayani; terjamin dalam kesejahteraan; dan berdaulat di atas gugusan kepulauan. Perlu diketahu saat Gubernur dan wagub dilantik  proses perencanaan dan anggaran pembangunan sudah berjalan. yang bisa dilakukan baru hanya menjaga menjaga efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan  program dan kegiatan yang sudah direncanakan pada pemerintahan  sebelumnya. Praktis dokumen RPJMD 2019-2014 maupun dokumen perencanaan lainnya baru bisa dibahas dan dikonsolidasikan pada paruh terakhir 2019.

Situasi bersamaan,  pada (26/09/2019) atau sekitar 5 bulan pemerintahan berjalan, masih dalam suasana pembenahan dan penyesuaian sana-sini. Maluku dikejutkan dengan Gempa Bumi bermagnitudo 6,5, pembahasan 5.100 kali gempa susulan yang sangat  mencekam hingga akhir tahun 2019. Kejadian tersebut diakui cukup berdampak bagi perekonomian, kehidupan sosial, dan suasana kejiwaaan masyarakat. Pemerintah  provinsi Maluku sendiri dalam hal ini harus bisa memecah fokus dan fokus pada agenda-agenda serta pemulihan fisik dan  pasca bencana. sesuatu yang tentu tidak mudah di tengah banyaknya kebutuhan pembangunan, terbatasnya kapasitas fiskal, serta kendala geografis wilayah Maluku yang kepulauan. Meskipun demikian, namun pada tahun 2019 Pemprov Maluku tetap menghasilkan  kinerja yang cukup baik.

Diantaranya adalah diperolehnya opini pengelolaan  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), setelah pada tahun 2018 hanya mendapatkan predikat  pendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sementara perkembangan indikator  ekonomi juga mencatat angka yang menggembirakan di tahun 2019. Tingkat kemisikinan dari 17,85 persen pada september 2018 17,65 persen di  September 2019. Tingkat Pengangguran Terbuka juga turun dari 6,95 persen pada Agustus  2018 6, 69 persen di Agustus 2019. Demikian pula angka yang dibaca (Gini ratio) yang juga turun dari 0,326 pada September 2018 menjadi 0,320 pada September 2019. Di saat bersamaan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku juga tercatat membaik, yakni naik dari 68,87 pada tahun 2018 69,45 pada tahun 2019.

Sementara angka inflasi pada tahun 2019 relatif terkendali di angka 2,04 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi tahun sebelumnya sebesar 3, 53 persen. Memang diakui pertumbuhan ekonomi 2019 mengalami sedikit penurunan dari 5,91 persen menjadi 5,41 persen atau turun 0,5 poin. Namun harus disadari bahwa pada tahun 2019,  secara keseluruhan perekonomian global memang sedang hanya tumbuh 2,3 persen akibat dagang yang memicu ketidakpastian  ekonomi saat itu. Hasil dari pertumbuhan ekonomi nasional 2019 juga turun menjadi  4,98 persen. Jadi pertumbuhan ekonomi Maluku 2019 yang sebesar 5,41 persen masih berada di atas rata-rata nasional yang hanya sebesar 4,98 persen. Secara kualitatif dapat dikatakan bahwa capaian ini sebenarnya merupakan prestasi tersendiri.

Mengingat  pemerintah provinsi pada saat itu juga diperhadapkan dengan keterbatasan dan tantangan yang cukup berat sepanjang tahun 2019 sebagaimana dijelaskan  di atas. Selanjutnya pada tahun 2020 adalah tahun terberat bagi dunia perekonomian akibat adanya pandemi Covid-19. Perekonomian di seluruh dunia tidak mengalami gangguan di Indonesia mengalami kontraksi yang diikuti oleh gangguan dan  kemisi di mana-mana. Secara nasional pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat  mengalami pertumbuhan negatif sebesar -2,07 persen, dan tingkat kemiksinan meningkat 10,19% atau naik 0,97 poin dari September 2019.  Demikian juga tingkat kesadaran secara nasional juga mengalami peningkatan 1,84 poin 7,07 persen di tahun 2020. Hampir semua indikator ekonomi dan kesejahteraan  mengalami pengalaman. Bagaimana dengan Maluku?

Maluku juga tentu saja mengalami  hal serupa sebagaimana juga provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Namun kontraksi perekonomian Maluku yang terjadi tercatat tidak terlalu dalam. Jika Nasional mengalami kontraksi sebesar -2,07 persen, maka pertumbuhan ekonomi Maluku terkontraksi  sebesar -0,92 persen.Tahun 2021 menjadi titik pemulihan bagi perekonomian global maupun  nasional, tidak perekonomian Maluku. Data statistik bahwa pada tahun 2021 hampir semua capaian indikator makro ekonomi Maluku menunjukkan  perbaikan yang berarti. Tingkat Kemiskinan di Maluku tercatat mengalami penurunan  sangat signifikan dari 17,99 persen pada september 2020 menjadi 16,30 persen pada September 2021 atau menurun sebesar -1,69 persen. Penurunan ini merupakan yang tertinggi di Indonesia, dimana untuk rata-rata nasional, tingkat kemiskinan pada tahun 2021 hanya  turun sebesar -0,48 persen.

Angka kemiskinan (P1) juga menurun dari 3,76 persen pada September 2020 menjadi 3,49 persen pada September 2021, demikian pula angka keparahan  kemiskinan (P2) juga tercatat mengalami penurunan yang berarti dari 1,18 persen pada September 2020 menjadi 1,06 persen pada september 2021. Secara kuantitas, jumlah penduduk miskin Maluku yang berhasil keluar dari jurang kemiskinan adalah sebanyak 27.430 orang. Dimana hampir semuanya bermukim di pedesaan, yakni 26.590 orang atau  97 persen. Capaian ini telah menyebabkan selisih jatah kemisikinan Maluku dengan  Provinsi Aceh hanya sebesar 0,77 persen, dan selisih deviasi dengan Provinsi  Gorontalo hanya sebesar 0,89 persen. Jika capaian tersebut konsisten  serta pandangan perekonomian ke depan berjalan sesuai asumsi, maka dalam 1-2 tahun lagi  Maluku sangat terdorong untuk keluar dari peringkat 4 termiskin, dan secara bertahap bergeser ke peringkat 5 atau 6.

Turunnya angka kemiskinan ini mencerminkan bahwa program
pembangunan dan pemulihan ekonomi Maluku sejauh ini berlangsung dengan baik dan  tepat sasaran. Hal tersebut tidak berlebihan mengingat bukan hanya kemiskinan, tapi hampir semua indikator makroekonomi Maluku juga kinerjanya yang  signifikan. pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2021 sebesar 5,33 persen (yoy). angka  ini lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5.02 persen. pertumbuhan triwulan IV tersebut akibat kontraksi covid , k inerja ekonomi Maluku pada tahun 2021 juga terlihat pada turunnya angka-angka gerakan yakni sebesar 6,93 persen, atau turun -0,64 persen dibandingkan tahun 2020  yang sebesar 7,57 persen.Demikian pula indikator pemerataan yang  ditunjukkan oleh angka pembangunan atau koefisien Gini Rasio yang  menurun dari 0,326 pada tahun 2020 menjadi 0,316 pada tahun 2021, lebih rendah di bawah rata-rata pada tahun nasional yang sebesar 0,381.

Di saat yang sama indikator  SDM yakni indeks pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan pembangunan dari 69,49 pada tahun 2020 menjadi 69,71 pada tahun 2021. Dimana peningkatan tersebut terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang, hidup sehat,  pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Satu capaian penting lainnya yang harus diketahui adalah indikator pembangunan desa signifikan yaitu Indeks Desa Membangun (IDM) yang terkait oleh Kementerian Desa PDTT. Dimana pada tahun 2021 angka IDM Maluku tercatat meningkat  dari 0,57 menjadi 0,63. peningkatan tersebut mengangkat posisi Maluku dari peringkat 4 terendah menjadi peringkat 9, serta langsung mengubah status pembangunan  desa di Maluku dari kategori “Tertinggal” menjadi kategori “berkembang”.

Capaian ini linear dengan penurunan angka kemiskinan yang signifikan pada tahun 2021. Mengingat  orang-orang miskin dari Maluku memang bermukim di wilayah perdesaan. Capaian keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut terlepas  dari terlaksananya berbagai agenda percepatan pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Maluku yang cukup intensif dilakukan. B anyak inovasi yang telah dilakukan Pemprov Maluku mengarah pada peningkatan daya beli masyarakat, perkuat UMKM. Reformasi dan layanan publik; tingkatkan kerjasama bisnis lintas daerah baik untuk skema B ke B, maupun kemitraan publik-swasta (PPP. Meningkatkan ekspektasi, promosi, dan penawaran daerah diikuti dengan peningkatan ke arah implementasi strategi nasional. Layanan skema penanggulangan  Maluku terintegrasi, yang bertajuk “Rumah Basudara Sejahtera” (RBS), “Mari Bangun Desa” (MABES Maluku), serta didukung oleh pelaksanaan program “Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu” (TEKAD). 

Terkait dengan penguatan UMKM, pemerintah provinsi Maluku telah mendorong peningkatan produksi, meningkatkan daya saing, dan memperluas pasar bagi produk-produk UMKM. Beberapa agenda yang telah dilakukan antara lain pembukaan spot-spot/outlet penjualan produk UMKM di mall, minimarket, bandara, kantor-kantor pemerintah, dan nomor titik; mengoptimalkan penggunaan dana CSR BUMN. untuk pengembangan UMKM melalui skema PPP, melakukan pembinaan standarisasi bagi produk-produk UMKM, dan transformasi platform digital pelaksanaan Maluku  Baileo Exhibition dan forum investasi di Kota Makassar Sulawesi Selatan. Sementara terkait peningkatan investasi, pemerintah provinsi juga aktif melakukan  komunikasi dengan jumlah investor yang baik di tingkat nasional. Dimana meningkatkan SDM, infrastruktur, dan konektifitas merupakan prasyarat  yang penting untuk menjadi prioritas. Bersamaan dengan program peningkatan investasi dan  memperkuat UMKM tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku juga mendorong  terlaksananya ekspor langsung dari Maluku untuk pertama kali kali, antara biji pala langsung dari pelabuhan Yos Sudarso Ambon Eropa dan China, Ekspor menuju pasar Damar juga langsung dari Pelabuhan Yos Sudarso ke Bangladesh , serta ekspor tuna langsung melalui Bandara Pattimura ke Bandara Narita Jepang. Kegiatan ekspor langsung masih berlangsung hingga memasuki tahun 2022.Koordinasi juga dilakukan dengan pemerintah pusat realisasi

sejumlah proyek di bidang perikanan, pangan, dan energi. Diharapkan dapat memicu ekspektasi positif terkait multiplier effect dan spill-over  pada berbagai sektor usaha. Wacana Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang sebenarnya telah stagnan sejak dicanangkan tahun 2010, kembali menyeruak setelah Gubernur Maluku
menyurati Menteri Kelautan dan Perikanan pada (07/04/20). Perjuangan Pemprov Maluku di bawah kepemimpinan MI-BO telah mendorong pemerintah pusat untuk segera merealisasikan LIN. Agar sumberdaya perikanan dan kelautan yang besar ini dapat dikelola secara optimal dan membawa kemanfaatan yang besar bagi masyarakat Maluku dan juga Indonesia.

Hasilnya pada tahun 2020 pemerintah pusat  memutuskan untuk segera mengimplementasikan LIN Maluku disertai dengan rencana
pembangunan Pelabuhan Baru Ambon (ANP. Namun kini ada  sempat terkendala oleh masalah-masalah  yang sifatnya teknis, namun kemajuan LIN terus berlanjut, dan saat ini sudah sampai pada tahap penyiapan draft Peraturan Presiden (Perpres).  Demikian pula gonjang-ganjing PI 10 persen pengelolaan Blok Masela yang sebelumnya dapat dilakukan oleh provinsi lain, namun melalui koordinasi yang  efektif kini pengelolaan PI 10 persen menjadi milik Pemprov Maluk s ebagai tindak  lanjut.

Pemprov Maluku juga telah mendirikan BUMD PT Maluku Energi Abadi (Perseroda) untuk mengelola 10 persen PI Wilayah Kerja Migas yaitu WK Bula, WK Seram Non Bula, dan WK Blok Masela. Di mana saat ini PT MEA sedang mengembangkan potensi Gas Lofin di Pulau Seram untuk program gasifikasi pembangkit listrik setara 100 MW di Maluku. P,rogram ini oleh kementerian ESDM telah dimasukkan dalam dokumen RUPTL PLN 2021-2030. Selain itu juga akan dikembangkan program jaringan gas bumi (jargas) untuk rumahtangga di Maluku secara bertahap. Dimana tahap selanjutnya mulai berjalan pada bulan September tahun 2023,agenda percepatan dan pemulihan ekonomi daerah juga diikuti dengan komitmen komitmen Pemerintah Provinsi Maluku dalam melaksanakan reformasi dan inovasi pelayanan publik sesuai standarisasi nasional.

Hal tersebut ditandai dengan penandatangan MoU antara Pemerintah Provinsi  Maluku dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk pembinaan standarisasi  manajemen pegawai serta penerapan smart office dan aplikasi e-perda. Hasilnya pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Maluku mendapatkan penghargaan diantaranya  “sangat baik” untuk kinerja pelayanan satu pintu. Serta penghargaan atas penerapan SNI dan ISO untuk 3 ISO yaitu sistem manajemen mutu (ISO-9001),  anti penyuapan (ISO-37001), dan manajemen organisasi (ISO-21001), dimana  hal ini merupakan yang pertama di Indonesia. Selain itu selama 3 tahun berturut-turut yakni 2019-2021 Pemerintah Provinsi Maluku selalu memperoleh opini WTP dari BPK RI. ini menunjukkan peningkatan akuntabiltas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Provinsi Maluku juga meraih penghargaan Kepatuhan  Tinggi Standar Pelayanan Publik 2021 dari Ombudsman RI untuk kategori Pemerintah Provinsi. Sebelumnya pada tahun 2020 pemerintah Provinsi Maluku juga mendapatkan  penghargaan dari Badan Siber dan Sandi Negara sebagai pemerintah daerah yang memiliki Sistem Informasi Terbaik, bersama dengan dua provinsi lainnya yakni Provinsi  Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah. Uraian-uraian di atas menggambarkan dengan sangat jelas bahwa pemerintah  provinsi Maluku di bawah kepemimpinan MI-BO dalam 3 tahun ini telah bekerja maksimal dan menghasilkan begitu banyak capaian. Suatu masa melewati-tahun yang cukup berat karena diperhadapkan pada suatu keterbatasan, musibah gempa dan Covid. Begitu banyak energi, serta tantangan kewilayahan yang memang  tidak mudah, namun pemerintah provinsi Maluku dalam 3 tahun ini tetap bertahan. Bahkan menghasilkan kinerja yang baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Secara kuantitatif telah tergambar dalam deskripsi data statistik di atas yang menggambarkan kemajuan-kemajuan penting yang cukup impresif dalam 3 tahun  terakhir. Jika ada pengamat yang tidak bisa melihat hal tersebut, berarti daya analitis serta kemampuannya dalam membaca dan menerjemahkan data patut  dipertanyakan. Demikian Pers rilis ini disampaikan Semoga dapat menjadi sumber  informasi yang berimbang dan mencerahkan bagi seluruh rakyat Maluku. Agar tidak  mudah terhasut dan hanyut oleh opini-opini pembohong yang tak berdasar.(MN-02).