Ambon,
Marinyonews.com – Sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap kondisi
Provinsi Maluku yang dalam beberapa bulan ini di guncang terus oleh Gempa Bumi.
Ikatan Ahli Pembencanaan Indonesia (IAP) lewat Organisasi IAP yang telah
terbentuk di Maluku menggelar diskusi publik bertema "mitigasi bencana
berbasis penataan ruang dan pembangunan berkelanjutan".
Ketua Umum Ikatan Ahli Pembencanaan Bernadus
Djonoputro dalam arahannya mengungkapkan, usaha mitigasi sangat diperlukan dan ini
begitu berkaitan dengan gaya hidup masyarakat maluku. Apalagi Maluku berada pada patahan yang paling kompleks di
dunia, yang kedepannya dampak bencana sangat besar.
Untuk itu perlu dibuat kesepakatan melalui diskusi, guna mencari solusi atau jalan keluar serta manfaat bagi masyarakat.
Sementara itu Ketua IAP Maluku Julius Maileten
dalam sambutannya menuturkan, bencana yang terjadi saat ini telah menjadi isu sentral
Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga sudah menjadi tanggungjawab IAP untuk
mencari jalan keluar dalam mengatasi dampak bencana, yang sasarannya bagi umat
manusia agar bisa terlindungi. Dijelaskan untuk Maluku laut lebih besar dari
daratan, dengan jumlah jiwa terdata
tahun 2017 sebanyak 175733 dimana saat gempa ditakutkan akan berdampak tsunami
sebab bencana tidak dapat diprediksi dan Maluku salah satu daerah
kepulauan/kemaritiman dan tidak lepas dari gempa.
Lanjutnya PUPR miliki peta bencana namun kini
masih bersifat makro hingga kedepan mesti menuju ke mikro, dan menyangkut
mitigasi haruslah dijalankan secara bersama - sama dimana semua proses
pembangunan diatur sesuai ketentuan.
Dikatakan pula sekarang ini ada 89 patahan
aktif di Maluku hingga perlu jalur evakuasi.
Selain itu terkait bencana gempa di beberapa
tempat perlu direlokasi, namun semuanya
masih terbatas berbagai kendala hingga
perlu jadi perhatian.
Sementara itu Panitia Pelaksana Diskus
Publik, Dino Mahulette jelaskan, diskusi
publik dibuat untuk kepentingan bersama dalam melihat bencana di Maluku.
pentingnya singkronisasi agar masyarakat merasa terlindungi, peserta 50 orang berasal dari pemerintah,
asosiasi dan anggota IAP. (MN.02)