Gub Hadiri Rakor Evaluasi PPKM, Mendagri : Harus Antisipasi Potensi Kerumunan

Ambon,MarinyoNews.Com,- Gubernur Maluku Murad Ismail menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor), pembahasan evaluasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro. Secara virtual yang diikuti dari kediamannya desa Poka, pada Senin (3/5/2021). Agenda vicon kali ini menyangkut pemberlakuan pembatasan masyarakat mikro.  Gubernur didampingi Sekda Kasrul Selang, Pangdam XVI/Pattimura J. A. Rahawarin, Kadis Kesehatan Meykal Pontoh dan Forkompinda terkait. 

Tak hanya Pemerintah Provinsi Maluku, Rakor ini juga dihadiri Kepala BNPB Doni Munardo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, perwakilan Kementerian Agama/Kesehatan dan kementerian terkait lainnya secara virtual. Rakor dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, dari Ruang Rapat Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta. Mendagri menuturkan,  bercermin pada fenomena penyebaran kasus Covid-19 di India. 

Disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya ritual keagamaan, Mendagri menekankan, kondisi jelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini harus benar-benar jadi perhatian.  Tak lantas mengabaikan protokol kesehatan, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan guna membatasi mobilitas masyarakat.Mendagri pun meminta kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), untuk mengantisipasi potensi kerumunan yang terjadi jelang lebaran.  

"Setiap Kepala Daerah dan Forkopimda, agar mengidentifikasi potensi kerumunan di daerahnya masing-masing. Yang berhubungan dengan ekonomi seperti pasar, mall dan lain-lain mesti diperhatikan. Beberapa kasus sudah terjadi, harus diantisipasi," pinta Mendagri. Mantan Kapolri itu menilai, peran kepala daerah bersama Forkopimda dalam penegakan aturan dan protokol kesehatan penting.  menjadi kunci dalam pemutusan rantai penyebaran Covid-19, termasuk di dalamnya rencana aksi dalam melakukan pencegahan di setiap kegiatan atau tempat yang berpotensi terjadi penularan. 

"Perlu ada langkah dari Forkopimda untuk melakukan antisipasi, mengidentifikasi daerah yang mana, apa bentuk kegiatannya. Seperti pasar, mall, Kemudian lakukan langkah pencegahan termasuk penegakan aturan," tandas Mendagri. (MN-02))