Gubernur Maluku Hadiri HUT Bhayangkara ke-74

Gubernur Maluku Hadiri HUT Bhayangkara ke-74

Ambon,MarinyoNews.Com,- Gubernur Maluku Murad Ismail menghadiri Hari Ulang Tahun Bhayangkara Polri ke-74 yang berlangsung di  Ruang Rapat Utama Polda Maluku, Rabu (1/7/2020). Selain Gubernur, turut hadir  Pangdam XVI Pattimura M Taifuq, Lantamal IX Ambon Budi Purwanto, Kajati Maluku Yudi Handono, Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury, Uskup Amboina, Petrus Canisius Mandagi dan Ketua Walubi Maluku, Wilhelmus Jauwerissa. 

HUT Bhayangkara kali ini bertemakan "Kamtibmas Polda Kondusif Masyarakat Semakin Produktif".  Diketahui, polri terbentuk sejak tahun 1946,  Setahun setelah Presiden RI Ir. Soekarno, membacakan proklamasi kemerdekaan negara.

Usai menghadiri HUT, Kapolda Maluku Baharuddin Djafar mengatakan, kali ini HUT agak istimewa dibanding sebelumnya. 

HUT Bhayangkara bertemakan "Kamtibmas Polda Kondusif Masyarakat Semakin Produktif" . Diketahui, polri terbentuk sejak tahun 1946,  Setahun setelah Presiden RI Ir. Soekarno, membacakan proklamasi kemerdekaan negara. Usai menghadiri HUT, Kapolda Maluku Baharuddin Djafar mengatakan, HUT kali ini agak istimewa dibanding HUT sebelumnya. 

Karena HUTnya dirayakan secara sederhana namun tidak melupakan  pendahulu dan senior di jajaran kepolisian. Hal positif yang diberikan harus dihargai dalam bentuk perwujudan pelayanan kepolisian yang lebih humanis dan dirasakan oleh masyarakat.

"Bahkan Presiden RI Joko Widodo, memberikan apresiasi atas kinerja Polri. Meski di sisi lain, presiden  ingatkan pelayanan masyarakat secara humanis agar masyarakat dapat merasakan kehadiran polisi sangat dibutuhkan,"  katanya. Djafar berharap, seluruh jajaran kepolisian dari tingkat Kapolri (Mabes) hingga Babinkamtibmas mampu mengawal kegiatan Gugus Tugas dalam penanganan Covid-19.

Termasuk pendampingan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dan kegiatan lainnya. Mengenai keterkaitan tema HUT dengan pelaksanaan Pilkada di Maluku, Kapolda menjelaskan. Dari pusat (Mabes) telah memperhitungkan APD yang harus dikenakan anggota saat pelaksanaan pilkada di empat kabupaten/kota termasuk tingkat keraeanan. Mudah-mudahan pengamanan pilkada dapat dilakukan dengan baik tanpa ada hambatan. (MN-02)