Ambon, Marinyonews.com – Pemerintah Provinsi Maluku, akan
memperhatikan nasib tenaga guru honor dan budaya maluku, yang hingga kini belum
diangkat menjadi PNS.
Pernyataan ini disampaikan Wakil Gubernur Maluku Barnabas
Orno, usai mendengar berbagai keluhan yang disampaikan sejumlah guru, pada
pelaksanaan konfrensi PGRI Provinsi Maluku ke XXII yang berlangsung di Aula SMK
Negeri 7 Ambon, Kamis (22/01/2020).
Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah tenaga guru SMA/SMK di
Maluku hingga saat ini berjumlah 31 ribu. Dari jumlah ini 15 ribu telah
diangkat menjadi PNS. Sementara sisanya hingga kini belu, ada kepastian tentang
statusnya. Bahkan dari jumlah ini terhadap tenaga guru honorer yang sudah
mengabdi selama 10 tahun namun belum juga diangkat menjadi PNS.
Mendengar hal ini Wagub begitu prihatin dengan kondisi yang
terjadi, sehingga, dirinya berharap ada jalan keluar yang diperoleh, sehingga
kepastian nasih guru honorer ada kepastian.
Diakui Wagub, sampai hari ini banyak tenaga honorer yang
belum diangkat menjadi PNS, bukan karena tidak adanya perhatian Pemerintah Provinsi
Maluku, tetapi disebabkan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki, sehingga
persoalan honorer perlu dilihat kembali. Apalagi Lanjut Wagub, Pemprov Maluku
belum mendapatkan data resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku,
tentang data guru honor di maluku.
Menurutnya, guru memiliki peranan dan andil yang begitu besar
dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di maluku, sehingga apapun yang
terjadi guru hendaknya menjadi perhatian serius oleh pemprov Maluku.,” Ungkap
Wagub
Hadir pada kegiatan Konferensi PGRI ini, Sekkot Ambon A.G.
Latuheru, yang adalah Ketua PGRI Kota Ambon serta para pemerhati pendidikan dan
Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku diantaranya Kabid SMA
Sirhan Pelu, Kabid Ketenagaan Paula
Tahapary, serta Kabid PK - LK Dahlan
Solissa, serta seluruh utusan guru dari Kabupaten/Kota (MN.02)