INFLASI PROVINSI MALUKU TAHUN 2022 MENINGKAT

AMBON,MARI YONEWS.COM,-Sesuai siaran pers yang dikirim Bank Perwakilan Indonesia, Inflasi Provinsi Maluku tahun 2022 tercatat sebesar 6,28% (yoy). Capaian inflasi tersebut  meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 4,01% (yoy). Tingginya inflasi Provinsi  Maluku ini tidak lepas dari gejolak harga energi global yang berdampak pada penyesuaian harga  Bahan Bakar Minyak (BBM).

Selain itu, kondisi pandemi COVID-19 yang pulih kembali mendorong  peningkatan  permintaan masyarakat sehingga turut memberikan tekanan inflasi dari sisi  permintaan   .  (TPID). Baik di tingkat provinsi Maluku maupun kabupaten/kota.

Upaya pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPID telah mendorong pengendalian  inflasi bulanan pada akhir tahun. Ditengah kenaikan harga pada kelompok transportasi seperti  angkutan udara dan angkutan laut. Seiring dengan melonjaknya jumlah penumpang di akhir tahun,  inflasi bulanan Provinsi Maluku pada Desember 2022 tercatat sebesar 0,56% (mtm), jauh lebih  rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 1,13% (mtm), serta lebih rendah. 

serta lebih rendah  dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 0,66% (mtm). Inflasi bulanan Provinsi Maluku pada  Desember 2022 ini juga lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata inflasi pada Bulan Desember empat  tahun terakhir yang sebesar 0,61% (mtm). TPID Provinsi Maluku berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan inovasi guna  mengarahkan inflasi Provinsi Maluku kembali pada rentang sasaran 3,0+1% (yoy) di  tahun 2023. Untuk itu, strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran 

Untuk itu, strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran  Distribusi dan Komunikasi Efektif) yang telah dituangkan dalam Roadmap (Peta Jalan) Pengendalian  Inflasi 2022-2024. Akan menjadi acuan dalam langkahpengendalian inflasi. Salah satu program  unggulan yang akan dijalankan adalah perluasan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan  (GNPIP) untuk meningkatkan komoditas bahan pangan melalui pelaksanaan senjata  urban/digital/organic.

Dan perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan provinsi lain di Indonesia , dan perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan provinsi lain di Indonesia.(MN-02)