Kadistan : Sosialisasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian/Asuransi Tani

Ambon-MarinyoNews.Com,-Dinas Pertanian Propinsi Maluku yang kini berada di bawah kendali DR Ir Ilham Tauda, ​​sangat bekerja ekstra untuk memberikan yang terbaik kepada Propinsi Maluku tercinta. Dan harus diakui yang bersangkutan pimpin Dinas xangat baik dikarenakan  memiliki besik dibidang pertanian hingga sangat fokus terhadap semua yang berkaitan dengan Pertanian. " Karena Pertanian merupakan salah satu sektor yang memberi kontribusi untuk provinsi Maluku. Maka Jumat (18/11/22) Dinas Pertsnisn mengadakan coffee morning dengan pers yang berlangsung di Aula Dinas Pertanian. Kadis sebut bincang-bincang santai,  Kadis saat memaparkan betbagai kegiatan ditahun 2022 ungkap.

Tinggal dua bulan lagi kita akan tinggalkan tahun 2022 dan  akan masuk tahun 2023, hingga diakhir tahun ini kita perlu menyampaikan berbagai capaian yang sudah dibuat Dinas Pertanian sesuai dengan Arahan pimpinan kita Guburnur Maluku Murad Ismail. Lanjutnya pertama dalam waktu dekat ini, Dinas Pertanian Provinsi Maluku akan meluncurkan PELITA SI TANI, ini merupakan salah satu program unggulan dari aksi project perubahan PKN Tingkat II Angkatan XXV Tahun 2022 oleh Kepala Dinas Pertanian Ilham Tauda. Dimana program ini , merupakan inovasi pelayanan dan manajemen melalui aksi kolaborasi stakeholders dalam optimalisasi pembiayaan petani.

Dengan sebutkan, kredit usaha rakyat (KUR) Pertanian dan Asuransi Pertanian. "Direncanakan 29 kota akan launching project perubahan dan kami mengundang Gubernur Maluku Murad Ismail. Mudah-mudahan bapak Gubernur akan hadir, selain itu juga diundang Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, Penjabat Sekda SadliIe serta stakeholder terkait lainnya", tutur Ilham. Lanjutnya dalam launching itu juga akan dilakukan talk show khususnya yang berkaitan dengan KUR Tani dan Asuransi Tani di Maluku.

Semua yang siap diluncurkan, terdapat beberapa program kolaborasi yang telah dilaksanakan untuk peningkatan realisasi pembayaran KUR Pertanian dan Asuransi TANI. Mulai dari pembentukan tim kerja percepatan Pembiayaan petani dengan SK GUbernur Maluku. Sosialisasi KUR Pertanian dan Asuransi Tani, Pengembangan Kapasitas SDM internal dan eksternal.Pendirian fasilitator Mitra Keuangan Tani di Kabupaten Buru dan Maluku Tengah, penandatangan komitmen bersama percepatan KUR Pertanian dan AUTP di Kabupaten Buru dan Maluku Tengah. Koordinasi dan Konsolidasi PELITA SI TANI, dan pembuatan SOP KUR Pertanian dan SOP AUTP serta AUTS/K yang ditetapkan dengan surat edaran Gubernur. 

Menurut Kadis, kehadiran PELITA SI TANI diharapkan mengatasi rendahnya akses petani terhadap pembiayaan yakni KUR Petani dan Asuransi Tani.Khususnya Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) yang berdampak pada rendahnya produksi komoditas pertanian tanaman pangan. Dijelaskan, pembiayaan sektor pertanian saat ini sangat tergantung pada pembiayaan pemerintah yang bersumber pada APBN dan APBD. Baik  itu di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, serta alokasi Dana Desa. Sementara disisi lain  pemerintah menyediakan KUR Pertanian yang sangat besar namun belum dimanfaatkan secara optimal. 

Katanya, ditahun 2021 Provinsi Maluku memperoleh alokasi KUR Pertanian sebesar Rp700 miliar, namun realisasinya masih tergolong rendah yakni mencapai 148 miliar atau 21 persen. Selanjutnya ditahun  2022 pemerintah menambah alokasi KUR di Provinsi Maluku lagi mencapai Rp 900 miliar. Dengan realisasi pada bulan April Rp 50 miliar atau 5 persen, hingga  sampai (6 /11/22)  melalui kolaborasi pemangku kepentingan naik menjadi 167,2 miliar atau 17,36 persen.

Sementara KUR Pertanian, berdasarkan data Kabupaten/Kota realisasi KUR pertanian tertinggi di kabupaten Buru Rp45,1 miliar disusul Maluk Tengah Rp 42,2 miliar, paling rendah Kota Tual Rp 233 juta.realisasi berdasarkan sub sektor tertinggi adalah sub sektor Holtikultura Rp66,9 miliar, pangan Rp49,1 miliar dan perkebunan Rp26,9 miliar. Sedangkan berdasarkan perbankan, Bank BRI sebagai Bank Penyuluh KUR Pertanian tertinggi yakni 162,5 miliar atau 97,15 persen dari total saat ini. (MN-02)