Kendalikan Inflasi di Daerah, Gubernur Perintahkan OPD BerInovasi

AMBON,MarinyoNews.Com,- Gubernur Maluku Murad Ismail, bersama pimpinan OPD terkait, BUMD dan perbankan melakukan pertemuan di kediamannya, Kamis, (18/7/2022). Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut Arahan Presiden RI Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2022. Kegiatan itu dihadiri oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) yang juga sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beserta jajarannya.  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati , Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. 

Dalam pertemuan itu, Gubernur menjelaskan, bila pertumbuhan ekonomi di kuartal dua naik 4,94 persen, yang sebelumnya 3,69 persen pada kuartal satu. Namun hal ini tidak didukung dengan capaian inflasi pada triwulan dua, yang tercatat 5,80 persen lebih tinggi dari target inflasi yaitu 3,0±1 persen. Kita sadari, bahwa inflasi yang tinggi tersebut terjadi bukan hanya di Maluku, tapi hampir di semua daerah lainnya di seluruh tanah air. ,” jelas Gubernur. Pemda Provinsi Maluku, jelas Gubernur, telah memiliki Road Map pengendalian inflasi provinsi Maluku.

Olehnya itu, masing-masing OPD segera melaksanakan strategi pengendalian inflasi yang berpedoman pada Road Map tersebut. Selain melakukan strategi pengendalian inflasi, sebut saja, strategi 4K juga perlu dilakukan. Strategi tersebut, yakni menjaga dan memastikan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok. Keterjangkauan harga, distribusi, dan komunikasi yang sesuai Road Map pengendalian inflasi provinsi Maluku, telah ditetapkan. "Untuk itu, maksimalkan kerja sama antar BUMD dan BUMN yang ada di daerah, guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di daerah," tandas Gubernur.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Bakti Artanta, Penjabat Sekda Maluku Sadli Yaitu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dr. Meikyal Pontoh, Ketua TGPP Hadi Basalama dan para pimpinan OPD (MN-02).