Lailossa :Pemerintah Bentuk Rumah Basudara Sejahtera Untuk Mendata Dan Satukan Warga Miskin

Ambon,MarinyoNews.Com,-Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Maluku Anthon Lailossa kemarin Kamis (3/6/21) saat dimintai pers terkait dengan keberadaan warga miskin di propinsi Maluku. Dijelaskan dalam rangka mempermudah masyarakat miskin di Maluku untuk mendapatkan program-program kemiskinan yang di diberikan melalui Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah..Maka oleh Pemerintah Daerah telah dibentuk "Rumah Basudara Sejahtera"  yang ditangani oleh Dinas Dosial Propinsi Maluku yang dikendalikan oleh Sartono Piening. Tujuannya agar semua program-program kemiskinan dapat tersalur dengan baik dalam sebuah wadah yang diberi nama  "Rumah Basudara Sejahtera".

Lanjutnya hingga menyangkut persoalan kemiskinan kita hanya melalui satu pintu, hingga seandainya warga miskin hendak berbagai hal semuanya ke Dinas Sosial. Demikian disampaikan Kepala Bappeda Provinsi Maluku Anthon Lailossa, kepada wartawan di ruang kerjanya. Usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan tingkat Provinsi Maluku tahun 2021, yang dihadiri Bupati/Walikota se-Maluku di Lantai VII Kantor Gubernur, Kamis (3/6).Menurutnya, Bappeda Maluku juga akan memanfaatkan semua potensi yang ada di Maluku, diantaranya, Lumbung Ikan Nasional (LIN).

PI 10 Persen Blok Masela, Industri-Industri unggulan, Perdagangan dan komoditas unggulan seperti pala dan cengkih, agar masyarakat terlibat didalamnya. Menurut orang nomor satu di Bappeda, semua program pemberdayaan kemiskinan nantinya akan mengacu kepada satu data yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial.Sehingga bantuan yang diberi kan oleh pemerintah pusat dan daerah dapat  tepat sasaran. Menyangkut semuanya itu akan dibentuk tenaga yang akan turun untuk pendataan warga miskin di Propinsi Maluku.

Terkait hal itu tenaga-tenaga akan disiapkan oleh Dinas Sosial yang akan di fasilitasi dengan peralatan yang cukup, sehingga pendataan dilapangan itu langsung diterima di pusat dan DTKS pada Dinas Sosial dapat diperbaharui. Lailossa menyatakan, berdasarkan data kemiskinan terakhir dari BPS Provinsi Maluku, terhitung sejak September 2020 angka kemiskinan mencapai 17,99 persen dan secara Nasional mencapai 10,39 persen.Untuk Maluku sendiri katanya, soal  angka pengangguran pada tahun 2020 mencapai 7,57 persen namun di tahun 2021 menurun menjadi 6,73 persen.

Ini pertanda warga miskin juga alami penurunan, begitu pula dengan perekonomian Maluku  yang mulai menunjukkan peningkatan. Awalnya Maluku berada pada  -3,42 dan sekarang menjadi -1,8 yoy. "Saya kira, kontraksinya makin kecil ini juga sama dengan perekonomian nasional yang pada saat Pandemi Covid-19 jatuh cukup dalam, tapi kemudian menunjukkan tanda-tanda kebangkitan.

Sementara itu disebutkan menyangkut inflasi kita di Maluku masih terkontrol berada pada posisi  0,21. Artinya harga-harga barang masih terjangkau, namun juga kita berhati-hati dengan daya beli masyarakat," tuturnya. (MN-02)