Ambon Pelita Maluku.Com – Kepala Seksi Operasi dan
Pemeliharaan Dinas PUPR Provinsi Maluku Fadly Latukolamsusu mengatakan,
penguatan kapasitas Desain Partisipatif dan Penguatan Kapasitas Konstruksi adalah
bagian dari program Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri.
Program ini merupakan bantuan dari Asean Development Bank (ADB), yaitu program Flood Management in Selected River Basin (FMSRB), dimana program ini adalah program yang dilaksanakan di 2 Provinsi di Indonesia yakni Provinsi Maluku dan Provinsi Banten.” kata Latukolamsusu kepada wartawan Rabu (24/07/2019)
Olehnya lewat kegiatan ini harap Latukolamsusu, akan terjadi
sinergitas antara level pemerintahan baik pusat maupun daerah dan yang paling terpenting
masyarakat dapat melakukan proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai
pada proses operasi dan pemeliharaan.
“Jadi masyarakat yang diharapkan agar berpartisipasi dalam
setiap tahapan ini dan kami dari sisi pemerintahan hanya melakukan pengawasan
terhadap mereka,”tuturnya.
Ditambahkan Latukolamsusu, di tahun 2019, Dinas PUPR lewat
program tersebut akan fokus pada program pengendalian banjir yang ada di
perkotaan maupun kawasan pemukiman pertanian diantaranya, Daerah Aliran Sungai
Batu Merah dan Daerah Aliran Sungai Wairuhu Galala.
Seperti diberitakan sebelumnya, proses perencanaan terdapat 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan kegiatan ini yakni Dinas PUPR, Bappeda sebagai koordinator dan BPBD dan Dinas Kehutanan Provinsi.
Kemudian di tingkat Kota ada Dinas PU Kota Ambon BPBD Kota
Ambon dan Bappeda Kota Ambon, sementara di Dinas PU Kota Ambon sendiri ada
semacam kegiatan fisik yang nanti masyarakat yang berpartisipasi untuk proses
pelaksanaan kegiatan ini.
“Jadi dari awal nanti masyarakat ini,kita bentuk semacam
tenaga pendamping masyarakat dimana nanti mereka bersama-sama masyarakat akan
membuat suatu kelompok masyarakat siaga bencana dan ini merupakan kelompok
masyarakat yang akan berproses dengan segala kegiatan yang terkait dengan
perencanaan samapai ke tahap pelaksanaannya nanti di masyarakat,” ujar
Latukolamsusu (MN.01)