Ambon, Marinyonews.com – Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku
selaku pengawas kinerja Pemerintah menyesali, kurangnya tingkat kehadiran
Gubernur Maluku Irjen Pol Murad Ismail dalam menjalankan tugas dan
tanggungjawabnya sebagai kepala daerah.
Penyesalan itu disampaikan Kepala Ombudmas Perwakilan
Provinsi, berdasarkan hasil laporan masyarakat yang masuk, sehingga untuk
memastikan laporan tersebut, kami datang ke kantor Gubernur.
“ Kita mendapatkan laporan ini dari masyarakat yang
menjelaskan bahwa Gubernur Maluku jarang berada di kantor, sehingga kami datang
untuk memastikan itu,” Ungkap Hasan Hasan
Slamet kepada wartawan Maluku di Kantor Gubernur Maluku Selasa (12/11/2019)
Bukan saja itu, Lanjut Hasan Slamet, Ombudsman Provinsi
Maluku, sebanyak dua kali telah melayangkan surat kepada gubernur maluku untuk melakukan
audens hanya saja beliau kata Hasan
Slamet tidak punya waktu, sehingga di deposisikan kepada Wakil Gubernur, sementara
jelas Hasan Slamet, kedatangan Ombudsman Maluku, guna membahas berbagai masalah
strategis, karena semenjak dilantik belum pernah dilaksanakan audens dengan
gubernur.
Menurutnya, audens yang dilakukan dengan Gubernur Maluku
dinilai penting, selain bersinergi tentang pelayanan publik, juga mengevaluasi
kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai belum maksimal, berdasarkan
UU nomor 25 tentang pelayanan publik.
Apalagi jelas Hasan Slamet, standar pelayanan publik di
maluku selama 2 tahun berturut-turut memasuki zona merah.
“kita merah selama dua tahun berturut-turut kemudian kuning, mudah-mudahan di tahun berikutnya bisa berada dalam zona hijau, tapi kalau dalam kondisi seperti ini saya yakin tidak mungkin zona hijau, bisa –bisa turun dan kembali ke zona merah lagi,” ungkap Hasan Slamet.
Olehnya
itu Hasan Slamet berharap, adanya kerjasama antara Pemerintah Provinsi Maluku
dan Ombudsman perwakilan Provinsi Maluku, untuk melihat berbagai persoalan pelayanan
publik yang masih kurang, terutama dalam kondisi maluku yang dilanda masalah
gempa, karena banyak laporan yang disampaikan ke kita soal penyaluran, kurangnya
pelayanan air bersih dan MCK bagi pengungsi, pelayanan di bidang pendidikan dan
kesehatan, bahkan ada pengungsi gempa yang ditelantarkan di Kabupaten Seram
Bagian Barat. (MN.02)