Ambon, Marinyo News.Com – Tujuan utama Pemerintah Provinsi Maluku dibawah kepemimpinan Gubernur Maluku Irjen Pol Purnawirawan Drs. Murad Ismail dan Wakil Gubernur Maluku Drs. Barnabas Orno untuk mensejaterahkan masyarakat pada 11 Kabupaten di Maluku begitu besar.
Namun sayangnya tujuan mulia tersebut, tidak di dukung sepenuhnya dengan kesediaan dana yang dimiliki, serta sedikitnya kepedulian Pemerintah Pusat kepada Provinsi seribu pulau di maluku ini.
Buktinya Dana Alokasi Umum yang diperuntukan bagi Provinsi Maluku hanya sebesar 3 miliar rupiah untuk aparatur, sementara luas lautan sama sekali tidak di perhitungkan sama sekali.
itu Kata Orno, membuktikan bahwa selama Provinsi Maluku belum di akui sebagai provinsi kepulauan, maka laut di maluku sama sekali tidak berarti.
“Jadi Dana Alokasi Umum Provinsi Maluku hanya 3 triliun di dalamnya itu aparatur, kalau selamanya kita tidak ditetapkan sebagai provinsi kepulauan berarti laut kita tidak berarti,” Ungkap Wakil Gubernur Maluku Drs.Barnabas Orno kepada wartawan di Lantai II Kantor Gubernur Maluku Selasa (21/05/2019).
Bukan saja itu, yang lebih mengecewakan lagi lanjut Mantan Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya 2 periode ini, Dana Viskal yang diserahkan oleh Kanwil Perbendaharaan Negara kepada Provinsi Maluku sebesar 11 Triliun tidak sepenuhnya dimiliki Provinsi Maluku.
Dari jumlah ini, 7 triliun diantaranya diperuntukkan bagi instansi vertical, sementara 4 miliar bagi Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk di dalamnya Dana Desa.
“ Sebenarnya bagi saya kita tolak saja ini, karena di dalamnya dijelaskan ini untuk Polda, Kodim, dan Kodam, jangan di gabung semua seakan-akan rakyat menilai bahwa pemerintah mendapat dana sekian triliun, padahal di dalamnya ada instansi vertikal dan kabupaten Kota, misalnya dana desa di gabung semuanya, dengarnya besar padahal jika di lihat tidak cukup apa-apa,” jelas Wagub.
Olehnya pada kesempatan ini Orno berharap, ada perhatian penuh dari Pemerintah Pusat kepada Provinsi Maluku, paling tidak memberikan porsi yang besar terhadap anggaran, sehingga rakyat di maluku juga dapat menikmati kesejetaraan yang setara dengan provinsi lainnya di maluku,” Pinya Orno (M.01)