Pemprov Gelar Rakor Pengembangan Langgur Ibukota Malra

AMBON,MARINYONEWS.COM,-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, menggelar koordinasi (Rakor) pengembangan Langgur, sebagai ibukota Kabupaten Maluku Tenggara (Malra). Pasalnya, ibu kota Malra, berpindah ke Langgur, setelah Kota Tual, menjadi daerah otonom baru sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007.  Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Anthon Lailosa mengatakan, pemindahan ibukota mengakibatkan Kabupaten Malra, kembali membangun sarana dan prasarana di Langgur. "Hubungan dengan itu, maka sesuai RPJMD 2018 hingga 2023 infrastruktur dasar perkotaan menjadi skala prioritas untuk ditangani dalam periode pembangunan 2018 hingga 2023, Kata Lailosa.

Hal itu disampaikan ketika memimpin Rakor di lantai VI Kantor Gubernur Maluku, pada Jumat (24/6/2022). Sehubungan dengan itu, kata dia, maka Tahun 2023 mendatang salah satu fokus pembangunan di Kabupaten Malra diarahkan pada pengembangan dan penataan Kota Langgur. Untuk itu, Lailosa mengapresiasi kehadiran Bupati Malra, Thaher Hanubun dan jumlah pimpinan OPD Pemkab Malra di Rakor tersebut." Kehadiran pak Bupati Malra dan jajarannya merupakan satu upaya proaktif dari Kepala daerah untuk menyampaikan aspirasi dan tentunya mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari kami di Provinsi," kata Lailosa, kepada awak media usai memimpin Rakor tersebut.

Selanjutnya, kata dia, belajar melakukan proses perencanaan bersama DPRD Provinsi Maluku dan pihak lain."Sehingga aspirasi yang disampaikan Bupati Malra, dapat terwujud sesuai kemampuan Provinsi sebagai wakil dari pemerintah pusat,"terangnya. Bupati Malra, Thaher Hanubun, sangat mengapresiasi Pemprov, yang merespon surat mereka."Kami apresiasi Pemprov yang diwakili Pak Kepala Bappeda dan anggota DPRD Provinsi Maluku. Lebih khusus kami sampaikan terima kasih secara khusus kepada Bapak Gubernur Maluku," kata Hanubun.

Dia mengaku, selama ini dirinya berkooridnasi intens dengan Gubernur Maluku, bangun Malra menuju yang lebih baik." Keberhasilan pembangunan di Malra, Pak Gubernur selalu memberikan rekomendasi kepada saya. Dan saya jalan di kementerian-kementerian yang ada di Jakarta,"terangnya. Soal pengalaman dirinya, bersama sejumlah pimpinan OPD, mantan anggota DPRD Provinsi Maluku ini mengatakan. Apalagi tutur dia, kabupaten Malra sebagai salah satu kabupaten tertua di Maluku, yang berdiri 1953 lalu dan telah memekarkan 4 Kabupaten dan kota, harus mendapat perhatian serius." Alhamdulilah, Pak Anthon mewakili Pak Sekda, tanggapan aspirasi kami.

Memang Tahun 2022 ini hanya menyentuh-sentuhan kecil saja.Apalagi kami saat ini membangun dari Desa ke Kota. Alhamdulillah, desa atau Ohoi sudah mengalami peningkatan pembangunan,"paparnya. Meski begitu, dia berharap, tahun 2023 mendatang, dirinya merasa penting dan melakukan koordinasi dengan Pemprov."Intinya bagaimana Kabupaten tertua ini mendapat perhatian dari Pemprov mulai dari pembangunan fasilitas umum hingga jalan. Apalagi, bangun itu terkait dengan Provinsi. Beda dengan jalan nasional . Kita berharap 2023 itu Langgur dibangun dengan indah dan damai," harapnya. 

Soal dana, dia berharap, ada berbagi anggaran dengan Pemprov. Menurut dia, ada skala prioritas yang dibangun seperti rumah begitu juga dengan jalan. Kami ingin menata jalan sementara itu jalan nasional. Ini agar Pemprov koordinasi dengan Balai Pelaksana Jalan dan Jembatan Nasional (BPJN) agar drainase dan bahu jalan yang dikerjakan oleh BPJN Paling tidak kami perhatikan oleh Pemprov dan DPRD Maluku,"ingatnya.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Amir Rumra, ikut mengapresiasi kehadiran Bupati dan jajarannya yang terjadi secara lengkap."Dan ini baru pernah terjadi di Maluku mungkin baru terjadi di seluruh Indonesia. Ternyata harus dirasakan bahwa kehadiran Pemprov itu sangat penting. Kami sudah mendengar dan menerima aspirasi sudah pasti kami mengawal karena kami adalah anggota dewan dari daerah pemilihan Malra," kata Rumra, yang juga anggota dewan dari daerah pemilihan Malra, Kota Tual, dan Aru.

Dia mengaku, semua aspirasi yang disampaikan tidak semua terjawab.Namun, ingatkan PKS ini, aspirasi yang disampaikan secara bertahap dan dapat perhatian dari APBD 2023. Kami dari badan anggaran DPRD Maluku, sudah pasti proposal yang disampaikan menjadi catatan penting,"tegas bakal calon anggota DPR RI ini. Apalagi, ingat, bersama sejumlah anggota DPRD dari daerah pemilihan Maluku Tenggar, Kota Tual dan Aru, mengadakan rapat dengan Sekda dan OPD terkait. "Ini agar proses perencanaan 2023 itu bisa ditanggapi dengan baik. Jadi, kita harus bangun kemerdekaan dan kita sebagian besar di Banggar. Kita akan kawa sehingga aspirasi dapat tertampung di APBD 2023,"pungkasnya.

Selain Kepala Beppeda Maluku, Bupati Malra dan jajaranya hadir, tampak hadir dalam Rakor itu, Kadis Infokom Maluki, Drs Titus Renwarin, M.Si, anggota DPRD Maluku asal dapil Malra, Kota Tual dan Aru, yakni Benhur Watubun, Mumin Refra, Saodah Tethol ,  dan betbagai pihak lainnya.(MN-02)