Pempus Serahkan Ribuan Sertifikat Tanah Untuk Warga SBT-Buru
Ambon,MarinyoNews.Com,- – Pemerintah Pusat (Pempus) melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serahkan ribuan sertifikat tanah bagi masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan Kabubaten Buru, Provinsi Maluku.
Sebanyak 2.020 bagi 11 desa di Kecamatan Wakate, Kabupaten SBT dan 951 sertifikat untuk 5 desa di empat kecamatan Kabupaten Buru. Penyerahan ribuan sertifikat dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku yang berlangsung secara virtual dan diikuti Menteri ATR/BPN RI Sofyan Djalil.
Untuk Propinsi Maluku diikuti Kepala BPN Provinsi Maluku, Toto Sutantono, Bupati Buru, Ramli Umasugi, Sekretaris Deerah Kabupaten SBT, Syarif Makmur serta masyarakat penerima. Gubernur Maluku, Murad Ismail diwakili Asisten III Setda Maluku, Ismail Usemahu. Usemahu sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat di Provinsi Maluku.
"Atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Maluku, saya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN, Bapak Menteri dan Kepala BPN MalukuI," ungkap
Gubernur mengatakan, ini merupakan Program Strategis Nasional, yang tujuannya agar terdaftarnya seluruh bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk di Provinsi Maluku dan juga untuk menjamin hak masyarakat pemilik tanah.
"Saya menaruh harapan agar semua bidang tanah di setiap desa, kecamatan, dan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku dapat terdaftar," harap gubernur. Lanjutnya setiap penerbitan sertifikat hak atas tanah harus memenuhi syarat dan dokumen yang lengkap, sehingga tidak menimbulkan sengketa.
Dikatakannya, saat ini pembagian sertifikat hanya pada Kabupaten Buru dan SBT, dirinya berharap sebelum tahun 2025 seluruh desa di Kabupaten/Kota di Maluku sudah terdaftar."Pemerintah Provinsi Maluku beserta seluruh jajaran sampai ke tingkat bawah siap mendukung program PTSL yang merupakan program Nasional oleh kementerian ATR/BPN," tandas Gubernur.
Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN RI, Sofyan Djalil dalam arahannya mengatakan, keberadaan sertifikat tanah memiliki banyak manfaat bagi masyarakat. "Presiden Joko Widodo menargetkan seluruh tanah akan kita daftarkan. Target kita seluruh Indonesia selesai paling lambat tahun 2025," ungkap Menteri Sofyan.
Sofyan akui, dengan adanya pendemi Covid ini, telah mengakibatkan terjadinya realokasi atau penyesuaian anggaran akibat APBN yang terpaksa dialokasikan untuk yang lebih penting. Tentunya untuk mengatasi atau memberikan dukungan kepada korban, masyarakat yang terdampak akibat Covid-19.
"Walaupun terjadi pengurangan tetapi pencapaian kantor-kantor BPN, alhamdulillah dapat laporan dari seluruh Indonesia banyak yang telah menyelesaiakan target yang ditetapkan untuk tahun ini," tandas Menteri Sofyan.Pencapaian tersebut, kata Sofyan Djalil merupakan berita yang baik.
Menteri ingatkan target yang dicapai harus diikuti dengan kualitas pelayanan yang baik. Jangan hanya sekedar target kuantitas yang kita kejar tapi kualitas pelayanan harus ditingkatkan. Karena kalau target fisik dan kuantitasnya kita capai, tetapi kualitasnya kita abaikan, nanti di masa yang akan datang akan menjadi masalah.
Masyarakat menerima serrifikat hari ini termasuk beruntung, karena masih banyak saudara-saudara kita di seluruh Indonesia yang belum mendapat sertifikat. Untuk itu, menteri meminta agar masyarakat dapat menggunakannya dengan bijaksana. Jangan digadaikan dan uangnya digunakan untuk konsumtif.(MN-02)