PUPR GELAR SOSIALISASI BERIKAN PEMAHAMAN BAGI LINTAS SEKTORAL PENERIMA TORA

AMBON,MARINYONEWS.COM,-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku, yang kini dipimpin Muhamad Marasabessy  pada Rabu (22/06/22) melakukan kegiatan "Sosialisasi pendampingan masyarakat penerima redtribusi tanah objek reforma Agraria", yang berlangsung di Grand Avira Hotel". Kegiatan ditangani bidang tata ruang yang dikomandai Lies Labobar, yang berkolaborasi dengan BPN. Labobar berkesempatan  menyampaikan sambutan Kadis. Mengawalinya dimintai permohonan maaf kadis tidak sempat hadir karena berada diluar daerah.

Selanjutnya dimintakan kepada para peserta  patut  bersyukur kepada Semesta,  karena nara sumber dan peserta dari 11 Kabupaten/Kota dapat hadir untuk ikuti kegiatan yang sangat penting ini. Lanjutnya sosialisasi  dengan sebutan TORA yang jadi tanggungjawab bidang tata ruang laksanakan  sesuai visi pembangunan jangka panjang yang ingin dicapai. "Indonesia yang maju  mandiri adil dan makmur".  Untuk wujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi hingga menjadi hal penting untuk diketahui secara bersama.

Untuk dipastikan  pertumbuhan ekonomi  berkwalitas inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat atau tidak. Lanjutnya TORA sudah ada sejak tahun 2018, sekarang ini kami kembali hembuskannya untuk memberikan arahan yang lebih kongkrit mengenai pelaksanaan reforma Agraria. Sebab  merupakan agenda utama dalam mewujudkan keadilan bagi kepemilikan dan pemanfaatan tanah. Sebab skema agraria harus ada sesuatu yang  berkesinambungan antara asset dan akses.

Agar nilai manfaatnya bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Katanya penataan asset adalah kepemilikan atas tanah yaitu sertifikasi hak atas tanah. Sedangkan penataan akses yaitu menyangkut penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur   dukungsn pasar  permodalan teknogi dan lainnya. Hingga  Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan pertanahan nasional mempercepat program TORA. Sebab perlu diketahui yang dibuat pemerintah salah satunya agar dapat mensejahterakan masyarakat. Sambungnya pemerintah juga memberikan modal maupun bantuan lainnya bagi penerima TORA  yang berstatus  pemanfaatan tanah demi kesejahteraan mereka.

Seiring dengan itu maka sosialisasi dibuat agar para penerima TORA mengubah sikap dan mental dimana mereka yang miliki  tanah jangan sampai menjualnya. Sebab itu berarti nantinya tidak ada lagi kesejahteraan jangka panjang. Dikatakan lagi untuk menuju kearah yang lebih baik maka penerima manfaat TORA  kedepan mesti patuhi aturan dan regulasi dan memahaminya hingga dapat me gimplementasikan dalam tugas sehari-hari. Karena program Reformaa Agraria hadir untuk mengatasi permasalahan kemiskinan petani dimana tanah kurang dari 2 hektar akan sulit capai kesejahteraan

Sebelum mengakhir sambutan Marasabessy berharap kegiatan ini jadi perhatian seluruh pemangku kepentingan. Supaya dapat mendorong tingkatkan kesejahteraan pada penerima TORA. Dirinya juga meyakini dengan adanya kolaborasi antara Pemerintah dan penerima TORA, maka dapat neningkatkan kemampuan masyarakat hingga terjadi peningkatan produktifitas pada lahan tersebut. Lebih lagi pemilik dapat mengusakannya secara bersama dalam wilayah mereka untuk kemakmuran bersama.

Sebagai pimpinan saya bersyukur atas kerja keras panitia hingga  kegiatan ini dapat terlaksana. Untuk itu kiranya peserta dapat ikut dengan sebaik mungkin. Saya berikan aprisiasi kepada nara sumber yang boleh luangkan waktu pada acara  penting ini. Sementara itu panitia pelaksana menambahkan,pendampingan masyarakat penerima redtribusi tanah objek reforma agraria  tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dimana Presiden yang mencanangkannya demi pemerataan ekonomi masyarakat hingga progrsm ini bukan hanya sekedar bagi-bagi tanah. Tetapi sebagai akses permodalan serta ketrampilan dan juga bantuan bagi para petani, nelayan dan lainnya bisa peroleh dari dana desa dan yang lainnya. Tambahnya peserta yang ikut dari 11 kabupaten/ kota terdiri dari dinas PUPR,  BPN  serta unsur terkait lainnya dan dari propinsi serta perwakilan OPD. untuk nara sumber terdiri dari  Kementrian PUPR dan Kanwil ATR/BPN.(MN-02)