Sekda Musrenbang Sebagai Wadah Penyelarasan Pembangunan antar wilayah

Ambon, - Hari ini Kamis (22/4/21) Pemerintah Provinsi Maluku melaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 di Swiss-Bell Hotel Ambon. Dibuka oleh Sekda Maluku Kasrul Selang, kiita tahu bersama Musrenbang merupakan wadah masyarakat untuk memberikan masukan dan menyelaraskan pembangunan antar wilayah. Hingga kegiatan ini sangat berarti dan perlu dapat perhatian yang serius demi kemajuan pbamfunan di bumi Maluku. 

Katanya kegiatan yang bertema "Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan serta Peningkatan Kualitas SDM" ini sangat tepat. Pernyataan itu  diditandai pemukulan Tifa, didampingi Kepala Bappeda Maluku Anton Lailossa dan Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury. Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya yang disampaikan  Sekda menyatakan.  Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Maluku tahun ini, bertujuan.

Untuk penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional. Serta melakukan klarifikasi program dan kegiatan usulan kabupaten/kota. "Terkait dengan itu, saya harapkan agar perencanaan pada tahun 2022 tetap konsisten mengacu pada RPJMD Provinsi Maluku 2019-2024",  harapnya. Serta kiranya hasil kesepakatan pada forum OPD tingkat provinsi dan Musrenbang kabupaten/kota dapat menyatukan satu kesamaan demi pembangunan Maluku tercinta.

Menurut Sekda, perencanaan tahun 2022, juga mesti mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19 sehingga tema dan substansi dari RKPD tahun 2022 adalah "Percepatan pemulihan ekonomi dan kesehatan serta peningkatan kualitas SDM". Atas dasar ini, Sekda berharap penyusunan program dan kegiatan juga difokuskan pada upaya pemulihan kesehatan sosial, ekonomi serta peningkatan kualitas SDM. Diakui pandemi Covid-19 berdampak secara luas antara lain pertumbuhan ekonomi Maluku tumbuh negatif 0,92 persen. Lebih tinggi dari nasional yang mencapai negatif 2,07 persen.

"Kondisi ini, berdampak pada beberapa indikator pembangunan, yakni peningkatan kemiskinan dan pengangguran," ujarnya. Meskipun demikian, Sekda katakan,  inflasi cukup terkendali dan indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan. Dia kembali berharap, Bupati/Walikota saling bersinergi antar kabupaten/kota maupun dengan provinsi dalam penanganan pandemi. Juga cakupan Covid-19 bagi kelompok penerima vaksinasi, terutama lansia dapat ditingkatkan dan tetap taat protokol kesehatan.

Dalam menerapkan beraktivitas sesuai anjuran pemerintah,Sekda menjelaskan, ada beberapa langkah strategis yang dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan di tahun 2022. Langkah tersebut adalah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur Maluku sebagai LIN dan Ambon Newport. Peningkatan investasi dan ekspor komoditas perikanan dan pertanian. Mengusulkan pariwisata Banda sebagai proyek strategis nasional termasuk rehabilitasi Istana Mini yang telah direspon pemerintah pusat. 

Mengusulkan pembangunan infrastruktur dasar di daerah terdepan terpencil dan tertinggal. Peningkatan mutu pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga gas 500 MW untuk mendukung kawasan industri di Pulau Seram. Mendukung pengesahan RUU kepulauan untuk peningkatan kapasitas keuangan daerah dan  meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik berbasis IT atau digital. 

Di akhir sambutannya, Sekda meminta dukungan dari pemerintah pusat,  agar memperhatikan usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan. Melalui Rapat Koordinasi Gubernur beberapa waktu yang lalu, maupun usulan daerah yang diusulkan untuk dibiayai melalui APBN 2022. Untuk diketahui, Musrenbang RKPD Provinsi Maluku Tahun 2022, dihadiri Forkompinda lingkup Pemprov Maluku. Selain itu  Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury, Bupati Kabupaten Aru Johan Gonga, Bupati Maluku Tenggara Muhamad Taher Hanubun, Bupati Maluku Tengah Abua Tuasikal.

Wakil Bupati Maluku Tengah Marlatu Leleury, Bupati MBD Benyamin Noach, Wakil Bupati SBT Idris Rumalutur, Bupati KKT Fetrus Fatlolon, Bupati SBB Yasin Payapo, Bupati Bursel Tagop Soulissa.Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kesbang Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro, Deputi PEPP Bappenas Taufik Hanafi dan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Maritim dan Investasi Safri Burhanuddin, menjadi narasumber secara virtual.

Dikesempatan itu para Bupati dari 12 Kabupaten/kota diantaranya. Bupati Maluku Tenggara Muhamad Taher Hanubun, Bupati Kepulauan Aru Johan Gonga, Bupati Buru Selatan Tagop Soulissa, Bupati KKT Fetrus Fatlolon, Bupati SBB Yasin Payapo, Bupati MBD Benyamin Noach, dan Wakil Bupati Maluku Tengah Marlatu Leleury, menyampaikan gambaran umum perihal kondisi daerah masing-masing. (MN-02).