Sekda : Untuk Bangun Maluku Pemerintah Siap Terima Kritikan

Ambon,MarinyoNews.Com,-Sekretaris Daerah Propinsi Maluku,  Kasrul Selang kepada pers kemarin diruang kerjanya menuturkan. Untuk membangun Maluku lebih baik kedepan,  Pemerintah sangat siap terima kritikan dari siapapun. Lanjutnya demo yang belakangan ini marak dilakukan oleh para generasi muda Maluku, dalam hal mengkritik pembangunan di Maluku suatu hal yang positif.

Pemerintah sangat salud dengan berbagai kritikan  yang disampaikan oleh para pendemo, asalkan kiranya penyampaian orasi itu santun. Pemerintah dibawah kepemimpinan Gubernur Murad Ismail, wakil gubernur Barnabas Orno dan saya sendiri selaku Sekda yang sudah berjalan satu tahun lebih.  Sadar kalau sampai dengan hari ini masih belum melaksanajan tugas maksimal. 

Terutama dengan anggaran yang paling mendapat sorotan publik, terutama dari para pendemo. Terkait hal itu setiap saat  dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan sekarang ini sedang diaudit. Saat disinggung soal keinginan para pendemo Gubernur Maluku Murad Ismail  bertemu mereka. Untuk hal itu jelas Gubernur akan temui para pendemo, hanya saja agenda Gubernur itu padat sebab hampir tiap hari ada webiner.

Dan kegiatan Gubernur itu berlangsung dikediaman tetapi bukan berarti menghindari para pendemo. Sebab kita tahu sendiri Pandemi covid-19 masih terus mengancam. Seandainya keadaan berjalan normal, saat demo Gubernur berada dikantor pasti beliau akan bertemu dengan para pendemo yang merupakan generasi muda Maluku.

Sekali lagi Gubernur tetap akan ketemu para pendemo dan pimpinan nomor satu tersebut tidak menutup mata dan hati dari semua yang merupakan tuntutan para pendemo. Satu hal yang menjadi tuntutan masyarakat Maluku terkait Lumbung Ikan Nasional (LIN), sangat gencar didobrak oleh Gubernur. Hingga Menteri Edhy Prabowo telah hadir selama tiga hari untuk wujudkan LIN di Maluku.

Dimana lokasi pembangunan telah disetujui di daerah Tulehu dan Waai, dan  soal lahan akan jadi urusan Pemerintah Propinsi. Sedangkan infrastruktur itu akan lebih menjadi tanggungjawab pemerintah pusat namun Pemerintah Maluku tetap punya perhatian terhadap prosesnya.MN-02)