AMBON,MARINYONEWS.CIM,- Dalam rangka meningkatkan pemahaman SKPD mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Maluku, menggelar bimbingan teknis (Bimtek) SAKIP, Kamis (23/06/2022). Kegiatan itu dibuka langsung oleh Penjabat Sekrrtatis Daerah (Sekda) Maluku, Sadali Yaitu Di dampingi Kepala BPSDM Provinsi Maluku, Hadi Sulaimam. Gubernur dalam sambutan yang disampaikan Pj. Sekda, Sadli Ie mengatakan, beberapa fenomena permasalahan yang timbul seiring dengan penerapan SAKIP antara lain.
Adanya paradigma yang keliru dari aparatur bahwa keberhasilan dan kegiatan yang dilaksanakan hanya berdasarkan penerapan anggaran. SEBUAH "Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinnerja Pemerintah (LAKIP) yang dianggap formalitas dan kualitas substansi, keakurasian informasi, dan kinerja pemerintah yang dilaporkan pada LAKIP. Sehingga hal inilah yang kemudian mengakibatkan sulitnya menyusun LAKIP," ujarnya. Masalah yang melanda organisasi pemerintah saat ini, sebut Gubernur, yaitu adanya batasan aparatur pemerintah bahwa keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan tugas pokok dan kemampuan hanya bertumpu pada kemampuan instansi dalam mengakses anggaran yang dialokasikan.
Yakni keberhasilan penerapannya pada input tanpa melihat output.maupun yang kemungkinan masih jauh dari standar. "Oleh karena itu, Bimtek SAKIP ini, sebagai utama penting dalam kompetensi ASN untuk meningkatkan pelaporan dan evaluasi kinerja instansi yang membantu penyusunan LAKIP. Dapat mencapai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujarnya. Ditegaskannya, visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2019-2024 untuk mewujudkan Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan terlayani.
Terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan memerlukan kesiapan yang matang dari pemerintah daerah. salah satu hal yang perlu dipastikan adalah pemerintahannya yang berdaya, kapabel dan berdaya, yang dapat menggerakkan pemerintahan. Serta menjalankan program-program yang efektif setiap program dan kegiatan, kata Gubernur, berdampak langsung pada sasaran, setiap anggaran yang dialokasikan untuk mrmbiayai program/kegiatan dapat bermanfaat bagi masyarakat.
"Inilah yang disebut dengan prinsip akuntabilitas hasil melalui implementasi penganggaran berbasis kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,"paparnya. Ia, SAKIP yang dibangun dan dikembangkan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas dan fumgsi serta pengelolaan sumber daya pekaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan setiap instansi pemerintah suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Penyusunan laporan kinerja dalam SAKIP, tegasnya, dilakukan melalui proses penyusunan strategi, penyusunan rencana kinerja, serta evaluasi kinerja.
Dan akuntabilitas media tersebut dibuat secara berkala untuk memuat informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang memberikan delegasi tersebut. Untuk itu, pelatihan ini merupakan salah satu langkah strategi yang diambil oleh pemerintah daerah Provinsi Maluku dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ASN dalam penyusunan dan pengimplementasian SAKIP. "Terkait hal ini, saya meminta perhatian dari xeluruh peserta BIMTEK agar memiliki komitmen yang kuat, sehngga pada saat berakhirnya pelatihan ini, saudara-saudara dapat mengimplementasikan SAKIP secara intensif," tandas Gubernur. (MN-02)