Ambon,Marinyonews.com - Dinas Perhubungan Provinsi Maluku menggelar Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Rapat Kerja Tehnis (Rakernis) tahun 2020 yang nanti akan berlangsung di MBD.
Forum SKPD dan Rapat Teknis Dishub tersebut dibuka dengan resmi oleh Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno, yang ditandai dengan pemukulan Tifa. Rakernis yang berlangsung di Aula Dinas Perhubungan Maluku Air Salobar Ambon, Kamis (20/2/2020). Bertemakan "Memaksimalkan Sinergitas antar Instansi guna percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM yang berdampak pada peningkatan Ekonomi Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat.
Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno dalam sambutanya mengatakan, kondisi ini tidak akan berubah jika pembukaan Forum OPD tak dihadiri pejabat terkait, yang dibuka oleh Gubernur atau Wakil Gubernur Maluku karena pada acara pembukaan, seorang Gubernur atau Wakil Gubernur selalu akan memberikan arahan seputar visi dan misi yang bakal menjadi acuan bagi OPD dalam menyusun Program kerja dan rencana kerja jangka pendek atau menengah disebuah OPD .
Diawal sambutan, wagub mengkritik dan menyesali ketidak hadiran Kepala-Kepala OPD. Bahkan menurut Wagub, bukan baru sekali ini, tetapi sudah berulang kali setiap kegiatan serupa yang dihadirinya, selalu saja tidak dihadiri sejumlah kepala OPD.
Dikatakan Wagub, ketidakhadiran OPD dalam kegiatan seperti ini, tentunya akan berpengaruh terhadap OPD itu sendiri dalam menyusun program kerja dan rencana kerja jangka pendek atau menengah, serta OPD tidak mengetahui police dan arah dari forum serta kebijakan pemerintah. Ini yang membuat Maluku tidak akan maju.
"Kalau tidak hadir, tidak tahu Police tidak tahu arah ini, sekalipun saya menyadari saya wakil Gubernur, diatas batu ada gunung, diatas gunung ada langit, tetapi ide ini akan bermanfaat," Ujarnya
Dijelaskan Orno, program yang dibuat harus memenuhi syarat, sebab rencana program kerja setiap OPD merupakan pengembangan dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang didalamnya ada program-program primadona yang disampaikan saat pilkada. Dan lanjut Wagub, untuk membuat RPMJ tidak cukup dalam sistim birokrasi saja, selain tim RPMJ harus juga melibatkan orang-orang profesional dan akademisi.
"rakyat Maluku dan dimana-mana miskin bukan karena kurangnya potensi SDM dan SDA, tetapi miskin karena soal akses, hanya semata-mata melihat dan menikmati anugerah Tuhan,"tambah orno.
Selain itu, dalam menyusun sebuah program tidak harus berebutan membuat proyek yang nilainya milyaran, tetapi harus memenuhi unsur efektif dan efisien, karena efektif belum tentu efesien.
“ Olehnya forum koordinasi OPD yang dilakukan Dinas Perhubungan ini sangatlah penting karena kalau tidak sinkron dalam menyusun Program dengan nomenklatur berbeda tetapi isinya akan sama,” ungkap Orno
Dirinya berharap kehadiran kepala Dinas yang baru dapat menambah apa yang telah dilakukan kadis yang lama, program yang belum sempurna disempurnakan dalam menyusun program haruslah melakukan koordinasi dengan OPD yang lain.
Sementara itu Kepala Bidang Perencanaan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Andre Wijaya Kusuma selaku Ketua Panitia dalam laporannya menjelaskan, tujuan diselenggarakan forum OPD Dinas Perhubungan adalah mewujudkan kemantapan pelayanan jasa transportasi yang berkualitas dan terintegrasi antar Kabupaten/kota se-Maluku dan antar gugus pulau, meningkatkan konektivitas pelayanan transportasi antar gugus pulau di Maluku yang ditandai dengan meningkatnya pergerakan arus penumpang dan barang (Sumber Daya Alam) melalui simpul-simpul transportasi yang telah ada, sebagai wahana koordinasi dan sikronisasi kebijakan pembangunan yang dilaksanakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu kerja sama antar OPD diharapkan guna mempercepat tercapainya tujuan Pemerintah Daerah dalam peningkatan perekonomian masyarakat serta pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, evaluasi terhadap kegiatan di bidang transportasi, usulan program pembangunan sektor Perhubungan Provinsi Maluku untuk tahun mendatang (tahun 2021 dan 2022), sikronisasi terkait program perencanaan pembangunan sektor Perhubungan antara Provinsi, Kab/Kota dengan UPT pusat yang ada di daerah.
Forum SKPD berlangsung selama tiga hari diikuti oleh 50 orang peserta yang berasal dari SKPD Pemprov, Staf Dinas Perhubungan, UPT Dirjen Perhubungan Darat, Laut dan Udara, Mitra Kerja BUMN, BUMD lingkup Dinas Perhubungan Provinsi Maluku.” harap Andre Wijaya Kusuma (Mn.01)