Ambon, Marinyo News.com – Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku dalam Rapat Kerja  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengusung tema  yakni “ Percepatan Pembangunan Infrakstruktur Ke PU an berbasis Kepulauan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam rangka menekan Angka Kemiskinan”.

Tema ini adalah turunan dari Rapat Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2020, karena di sadari infrakstruktur yang berciri khas gugus pulau harus memiliki kemantapan, sementara jalan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota masih rendah.

,”Jadi dengan forum ini kita akan senergikan program dari kabupaten, provinsi dan kementerian dalam hal ini Balai jalan , wilayah sungai dan dan balai prasarana pemukiman provinsi maluku,” Demikian disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Ismail Usemahu kepada wartawan di Kristen Center Senin (25/02/2019).

Selain itu Kata orang nomor satu di jajaran Dinas PU Maluku, dalam program kerja tahun 2020 mendatang dalam Reker SKPD nanti akan disesuaikan dengan visi-misi Gubernur terpilih 2019-2014.

Misalnya pada program Bina Marga yakni melaksanakan pembangunan maupun rehabilitasi jalan dan jembatan untuk menuju kemantapan baik itu Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kemudian perluasan daerah jaringan irigasi, pembangunan  wadug baik itu flood kontrol maupun penyediaan air baku serta bidang cipta kerja dengan membangun sarana air minum, sanitasi, serta prasarana umum.

Sedangkan untuk penurunan angka kemiskinan dan peningkatan SDM dibidang jasa kontruksi, Dinas PU Maluku akan laksanakan sertifikasi tenaga ahli dibidang kontruksi untuk tingkat provinsi dan untuk Kabupaten/Kota akan melaksanakan serfifikasi tenaga trampil dibidang kontruksi, sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam dokumen kegiatan lelang, bahwa rekan dan pihak ketiga harus memiliki sertifikat.

Dijelaskan Usemahu, kemantapan jalan di Provinsi Maluku jika dilihat secara keseluruhan, baik Kabupaten/Kota,  Provinsi dan Nasional baru mencapai 56 persen, itu artinya waktu tempuh  lewat jalan darat tentunya memakan biaya logistik yang mahal.

“Kalau kita lihat nasional sendiri sudah 87 persen kemudian jalan provinsi sekitar 45-50 persen dan jalan kabupaten sekita 46-47 persen padahal panjang jalan terbesar adalah jalan kabupaten Kota sekitar 7500 KM, jalan nasional yang ada 1700 KM, jalan provinsi 1080 KM,” Ujar Usemahu

Untuk itu secara umum kemantapan jalan di maluku harus ditingkatkan dan perlu konektivitas dengan pelabuhan penyeberangan, sehingga jalur orang serta barang dan jasa antar gugus pulau bisa lancar dan bisa menjangkau daerah yang terisolir,” Kata Usemahu (MN.01)