Ambon,MarinyoNews.Com, - Gubernur Maluku Murad Ismail, secara virtualikut Aksi Nasional Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberentasan Korupsi (KPK) RI. Kegiatan dibuka Presiden RI Joko Widodo, Rabu  (2,6/8) dengan tujuan sebagai  sarana Strategi Nasional Pencegahan Korups.

Dari pantauan media ini, seluruh rangkaian Aksi Nasional Pencegahan Korupsi  ditayangkan melalui akun Youtube KPK dan  juga disiarkan secara langsung TVRI dan RRI. Dua hal strategis jadi prioritas,  peneguhan kembali komitmen semua pemangku kepentingan dan penyampaian apresiasi kepada instansi pusat dan Pemerintah Daerah. 

Aksi ini akan menampilkan sejumlah rangkaian Gelar Wicara (Talk show), yang disampaikan Kepala Kementerian/Lembaga, Direksi BUMN, Gubernur, Bupati, Walikota, dan Kepala Desa. Gelar Wicara, membangun ulang pemahaman, dari para peserta Aksi Nasional Pencegahan Korupsi mengenai aspek-aspek pencegahan serta  cara melaksanakannya.

Terdapat enam tema Gelar Wicara yang akan digelar, yakni pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk program subsidi pemerintah, penerapan E-Katalog dan market place dalam pengadaan barang dan jasa, keuangan desa, penerapan manajemen anti-suap, pemanfaatan peta digital dalam pelayanan perizinan berusaha, dan reformasi birokrasi.

Ketua KPK RI Firli Bahuri mengatakan, Indonesia dibangun pendiri bangsa untuk mewujudkan tujuannya. Sebagaimana diamanatkan dalam  Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Katanya, pimpinan KPK berdasarkan kajian telah melaksanakan kegiatan sesuai program yang dicanangkan Presiden RI. 

"Ada lima program yang harus kami fokuskan, yakni pembangunan sumber daya manusia/infrastruktur, penyederhanaan biro/regulasi dan transformasi ekonomi," tandasnya. Lanjut Firli, KPK telah merumuskan lima fokus area yang dikerjakan sesuai komitmen jajaran KPK. Kelima fokus area itu adalah melakukan pemberantasan korupsi di bidang bisnis, penegakan hukum dan reformasi birokrasi, politik, layanan publik dan sumber daya alam. 

Firli juga laporkan ke Presiden bahwa gelaran Aksi Nasional Pencegahan Korupsi, dilaksanakan  54 Kementerian, Lembaga dan 34 provinsi, 508 kabupaten/kota secara nasional dan mencapai hasil 58,52 persen kategori baik. Kegiatan pencegahan korupsi, KPK telah melakukan berbagai kegiatan salah satunya penyelamatan keuangan negara sebesar Rp 10,4 Triliun. 

"Prestasi pencegahan ini perlu kita apresiasi, karena pemberantasan korupsi tidak hanya melalui penindakan, namun juga melalui kerjasama," tuturnya. Ditempat yang sama, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan tiga poin  Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). 

Pertama, regulasi nasional harus terus dibenahi karena tumpang tindih,  prosedur berbelit-belit dan membuat pejabat tak berani melakukan ekseskusi dan inovasi

Kedua,  reformasi birokrasi disederhanakan tanpa mengurangi pendapatan penghasilan dari para birokrat. Untuk memecah anggaran dalam unit-unit yang kecil dan itu akan sulit diawasi.

Ketiga, budaya antikorupsi digalakkan agar masyarakat tahu apa itu korupsi dan gratifikasi. Hal ini ditujukan agar masyarakat termasuk dalam bagian pencegahan korupsi.

Aksi Nasional Pencegahan Korupsi ini  dihadiri pimpinan Komisi III DPR-RI, dengan melibatkan sekitar 596 peserta dari 54 Kementerian, Lembaga, 34 gubernur se-Indonesia dan 584 walikota. Presiden meminta kepada para pejabat yang hadir untuk memberikan masukan jika menemukan regulasi yang tak sesuai konteks saat ini.

Selain itu, Jokowi juga memperingatkan agar tidak ada yang memanfaatkan regulasi yang belum sinkron untuk menakuti-nakuti eksekutif, pengusaha, dan masyarakat.  Sebab, hal ini akan membahayakan agenda pembangunan nasional. Diperingatkan aparat penegak hukum dan pengawas yang melakukan ini adalah musuh negara.

"Saya tak berikan toleransi terhadap siapapun yang lakukan hal-hal tidak benar" ingat dia.Menurut Jokowi, banyaknya eselon justru semakin memperpanjang birokrasi sehingga akan memecah anggaran dalam unit-unit yang kecil dan itu akan sulit diawasi.(MN-02)