AMBON,MARINYONEW.COM,-Wakil Ketua KPK Nurul Guhfron dalam kegiatan rapat koordinasi terhadap pemberantasan Korupsi di Propinsi Maluku. Kamis (04/11/21) dihadapan Gubernur Maluku Murad Ismail, para Walikota/Bupati se-Maluku serta rombongan pusat dan undangan yang hadir dirinya ungkapkan. Pimpinan atau kepala daerah yang selarang ini adalah titisan para pendiri bangsa. Dengan demikian pimpinan yang ada di Maluku secara langsung kalian adalah pewaris cita cita pendiri bangsa ini.

Lanjutnya nama Gubernur maluku Murad Ismail ada kaitan secara keimanan  sebagai orang mulia dan terhormat. Hingga diyakini dalam menjalankan tugas akan sesuai dengan ketentuannya. Disampaikan kalau kehadiran KPK di Maluku bukan untuk menjerat ataupun lakukan tidakan tidak sesusi. Kehadiran kami  untuk kebersamaan baik itu pemerintah, DPRD maupun masyarakat. " Kita hadir untuk sama sama bergandengan tangan satu visi tidak boleh ada korupsi di Maluku", imbuhnya. 

Diingatkan lagi visi dari Gubernur Maluku "yang terkelola secara jujur, bersih berkelanjutan terjamin dalam kesejahtetaan dan berkedaulatan atas gugusan pulsu". Mesti ditindaklanjuti dengsn kera nyata, dirinya berharap komitmen yang dibuat itu mesti ditindak lanjuti. Jangan hanya sebagai slogsn sajasebab para pimpinan adalah utusan Tuhan.  Kerjalah dengan benar dan penuh kasih, ingat kebohongan dan dusta tidak akan membuat hidup kalian tenang. Sebab akan bergejolak  dalam hati batin. .

Lebih lagi disebutksn soal birokrasi yang ada pada pemerintahan itu adalah untuk semakin cepat berikan pelayanan kepada publik. Janganlah beebuat sesuatu yang akan membuat kalian durhaka kepada pendiri bangsa karena itu berpengaruh dan  buat kalian kualat. Sebab para pendiri itu berkorban dulu dengan sangat gigih demi berikan yang terbaik bagi para penerus. Marilah kita satukan tekad sebagai cuptaan Tuhan membaharui diri. Keadaan sekarang ini rusak akibat terjadinya suap jauhkan diri dari cara sepweri yang terjadi. Sembari tamba0hkan lagi menyangkut masakah politik jauhkan ketidak benaran seoeeti money politik.(MN-02)