AMBON,MARINYONEWS.COM,Merasa memiliki dan mencintai Maluku, Gubernur Murad Ismail melakukan kerjasama dengan penandatangan MoU kesepahaman. Antara BankMaluku/Maluku Utara dengan Bank DKi Jakata, kegiatannyaberlangsung pada Selasa (27/9/2022). Berlangsung di Balaikota DKI Jakarta, penandatangan kerjasama tersebut untuk memperkuat dan meningkatkan sinergitas serta kolaborasi bisnis perbankan. Yaitu  antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui skema Kelompok Usaha Bank (KUB).

Penandatangan kerjasama diakukan oleh Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy dan Direktur Utama Bank Maluku Malut, Syahrisal Imbar. Serta disaksikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, Gubernur Maluku, Murad Ismail, Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, Dian Ediana Rae, Plt.Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan IV Otoritas Jasa Keuangan, Bambang Widjanarko.

Selain itu ada lagi  Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 1 DKI Jakarta & Banten, Roberto Akyuwen, Kepala OJK Kantor Regional 6 Sulawesi Maluku Papua, Darwisman. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Maluku, Roni Nazra, Ketua beserta Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, jajaran Direksi Bank DKI dan BUMD DKI Jakarta. Selain itu Gubernur dalam sambutannya menyampaikan, apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan, Komisaris, Direksi dan jajaran Bank DKI.

Untuk mendukung dan upaya yang telah dilakukan untuk mendorong terwujudnya kesepahaman ini.. Yang juga merupakan langkah awal bagi upaya kedua pihak untuk memperkuat sinergitas demi pengembangan bisnis, di lingkup regional DKI, Maluku dan Maluku Utara, tetapi juga hanya nasional. Dikatakan, dengan kesepahaman kerjasama ini, saya berharap akan memperkuat sinergitas pengembangan bisnis perbankan antara Pemda Provinsi Maluku dengan Pemda DKI Jakarta.

Selain itu, berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum. Bahwa Semua Bank Milik Pemerintah Daerah Wajib Memenuhi Modal Inti Minimum sebesar Rp 3 Trilyun sampai dengan 31 Desember 2024 mendatang. "Ini menjadi sebuah tantangan sekaligus peluang untuk memilih alternatif yang tepat, guna menjamin eksistensi Bank Maluku-Malut. Karena itu, pilihan skema KUB dengan Bank DKI Jakarta, adalah sebuah strategi manajemen yang kami nilai paling tepat dan harus kami ambil," ujarnya.

Sebagai Pemegang Saham Pengendali, dirinya memberikan dukungan terhadap manajemen Bank Maluku-Malut dalam kegiatan rencana sinergitas ini. Pada kesempatan itu, mantan Dankor Brimob Polri ini juga menyampaikan tentang potensi sumber daya alam baik di Provinsi Maluku maupun Maluku Utara. Di mana kedua daerah ini memiliki potensi alam berupa hasil bumi dan hasil laut yang cukup menjanjikan. Terutama  bagi perkembangan perekonomian secara regional maupun nasional. Sehingga dengan adanya sinergitas ini, potensi-potensi yang dimiliki di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Maupun di DKI Jakarta dapat digali dan dikembangkan bersama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat ke depan. “Saya berharap, dengan adanya proses kerja sama ini, akan dapat meningkatkan pengembangan Bank Maluku-Malut ke depan. Baik dari produk layanan, teknologi, pengembangan SDM maupun likuditas dan permodalan,” ujarnya. Gubetnur  benar-benar menyambut ini, ia pun menyampaikan pesan kepada seluruh jajaran Manajemen Bank Maluku-Malut untuk dapat memulai pelaksanaan sinergitas ini.

Dan tetap bekerja secara profesional dengan harapan masyarakat Maluku dan Maluku Utara benar-benar dapat terwujud yaitu sejahtera. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy mengungkapkan, kerjasama ini merupakan suatu kehormatan bagi Bank DKI. Karena telah dipercaya untuk bersinergi dan berkolaborasi bersama Bank Maluku- Malut untuk mewujudkan KUB dalam upaya mendukung implementasi Peraturan OJK No.12/2020. Mengenai konsolidasi Bank Umum dan tentunya untuk menjawab tantangan ketidakpastian ekonomi global.

Perubahan ekspektasi pemangku kepentingan terkait dengan produk dan layanan perbankan. Kebutuhan peningkatan inklusi keuangan dan tentunya untuk bersinergi dan berkolaborasi untuk melakukan business matching antar daerah. Khususnya industri pangan, tambang (nikel), gas dan Sumber Daya Alam lainnya .Selanjutnya, Fidri menyampaikan atas dukungan yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Gubernur DKI Jakarta beserta jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan berkolaborasi dengan BUMD DKI Jakarta, sehingga dalam perjalanannya, selama Tahun 2021-2022 ini Bank DKI dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik. 

"Selama Tahun 2021, Bank DKI telah menerima Penghargaan sebanyak 23 penghargaan. Dan di Tahun 2022 ini sudah menerima sebanyak 19 penghargaan, diantaranya 15 Best Banks in Indonesia dari Forbes Indonesia'" tandas Fidri. Turut hadir dalam penandatangan Nota Kesepahaman, Bupati/Walikota Maluku-Malut, Pj. Bupati Maluku Tengah, Muhamat Marasabessy, Ketua TGPP Maluku, Hadi Basalamah serta jajaran Komisaris dan Direksi Bank Maluku-Malut diantaranya Pier Mahulette.(MN-02)