Ambon, Marinyonews.com – Keputusan Gubernur Maluku Murad Ismail, untuk Menggantikan M. Saleh Thio selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, mendapat tanggapan serius dari sejumlah pemerhati pendidikan di daerah ini.

Mereka menilai pergantian Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Maluku adalah hak mutlak dari seorang Gubernur Maluku, akan tetapi pergantian yang dilakukan saat ini dinilai belum tepat waktunya, mengingat siswa –siswi di maluku dalam waktu yang tidak lama akan menghadapi Ujian nasional.

“ Dengan dipindahkan dirinya sebagai staf ahli gubernur kami yakin dirinya akan jalankan tugas dengan penuh tanggungjawab, sebab situ sudah merupakan kewajiban ASN, hanya saja proses pemindahan disaat siswa SMA/SMK sementara siap - siap untuk UN dibulan April,” Ungkap mereka

Menurutnya mereka, membangun maluku untuk keluar dari keterpurukan pendidikantidaklah mudah membalik telapak tangan, namun dibutuhkan kerja keras serta kharisma dari seorang pemimpin itu sendiri. Hal ini lanjut mereka telah ditunjukkan oleh Saleh Thio selama memimpin Dinas Pendidikan dan kebudayaan selama 5 tahun lebih.

Buktinya selama menjabat Kadis Pendidikan, Saleh Thio memberlakukan Ujian               

Berbasis Komputer, walaupun banyak kalangan optimis, namun semuanya dapat dilewati dengan baik.  

Selain itu selama menjabat Kadis, Saleh Thio telah membentuk kampung inggris serta pemberian bantuan kepada siswa miskin sesuai kebijakan Gubernur Maluku Murad Ismail dan Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno dan itu telah dijalankan demi kemajuan pendidikan di negeri seribu pulau di maluku.

Bukan saja itu di Tahun 2017 Saleh Thio berhasil mengalihkan tanggungjawab SMA/SMK dari  Kabupaten/Kota ke Provinsi dan semuanya berjalan dengan baik, termasuk pembiayaan para guru honor.

Untuk itu dengan terjadinya kekosongan jabatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, para pemerhati pendidikan meminta , Gubernur Maluku  dapat waktu yang tidak lama dapat melantik Kadis Pendidikan dan Kebudayaan yang baru, dalam menyikapi persoalan pendidikan di maluku, mengingat siswa-siswi di maluku dalam bulan April mendatang akan diperhadapkan dengan UN.

Permintaan ini disampaikan karena mereka tidak ingin Maluku kembali kembali terpuruk dibidang pendidikan pada tahun-tahun sebelumnya, namun bila hal ini sampai terjadi, maka sudah barang tentu akan berimbas kepada Gubernur Maluku. (Mn.02)