AMBON,MARINYONEWS.COM,-Mewakili Gubernur Maluku Murad Ismail,    Pj Sekretaris Daerah Muluku (Sekda) Sadli Ie hadir pada pengukuhan Pendeta Jhon Ch Ruhulessin sebagai Guru Besar yang berlangsung diaula UKIM Maluku. Dari pantauan media ini proses pengukuhan mulai berlangsung pukul 10.00 WIT dimana terlihat seluruh civitad  Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) Rabu (16/11/22) bersukacita menyelenggarakan rapat Terbuka Senat di Aula kampus setempat. Rapat senat yang dipimpin  Rektor UKIM Dr. Henky H. Hetharia l, M. Th, dalam rangka.

Pengukuhan Dr. Johny Ch. Ruhulessin, M.Si, sebagai Guru Besar di Bidang Ilmu Sosiologi dan Teologi Agama UKIM. Terkait dengan gelar yang diperoleh Ruhulessin, Kepala  Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII Maluku dan Maluku Utara Lekatompessy menuturkan. Pengusulan jabatan Guru Besar telah diusulkan ke Direktorat Sumber Daya Kemdikbudristek sejak (24/02/22). Puji Tuhan hanya dalam kurun waktu 7 bulan 13 hari, SK penetapan Profesor menerbitkan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dikeluarkan dengan  SK Nomor 63236/MPK.A/KP .07.01/2022 Tanggal 6 Oktober 2022. SK Nomor 63236/MPK.A/KP .07.01/2022 Tanggal 6 Oktober 2022.

Sementara itu pada acara pengukuhan hadir para pejabat,  sejumlah tokoh agama, anggota DPR RI Hendrik Lewerissa,  Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Timur DPP Partai Golkar) Azis Samual. Politisi senior Golkar Maluku yang juga mantan Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua dan politikus Partai Golkar. Rektor Unpatti Ambon MJ Saptenno, Ketua MPH Sinode GPM Pdt. Elifas Tomix Maspaitella, Kepala LL Dikti Wilayah XII Maluku dan Maluku Utara Jantje Eduard Lekatompess, Kakanwil Kemenag Maluku H. Yamin, dan Wakil Ketua DPRD Maluku Azis Sangkala / Melkianus Saerdikut.

Pj.Walikota Ambon Boedewin Wattimena dan Pj,  Bupati KKT Dany Indey serta undangan lainnya dari TNI/POLRI, dalam pidato pengukuhannya, Ruhulessin menyatakan. Etika publik sebagai nadi etika kebangsaan mengawali pidatonya. Selanjutnya  mantan Direktur Pasca Sarjana Teologi UKIM periode 2002-2006 itu mengungkapkan. Pergulatan kebangsaan Indonesia sejak awal merupakan pergulatan etik terutama terkait dengan. Bentuk negara sebagai negara hukum demokrasi sesuai ideologi dan asas Pancasila serta UUD 1945.

Keputusan menjadikan Indonesia sebagai negara, lahir dari kesadaran etik para pendiri bangsa.Sehingga nasionalisme Indonesia patut disebut sebagai wujud praksis etik ber'Indonesia. “Pada aspek itulah, kita menyadari bila Pancasila dan UUD 1945 memberi dasar nilai moral kebangsaan, sehingga penerapannya dalam hidup berbangsa, bermasyarakat dan bernegara merupakan cara untuk memperkokoh ke'Indonesiaan sebagai bangsa yang cinta perdamaian,” ungkapnya. Menurut Ruhulessin, dengan berkembangnya berbagai aliran pemikiran ideologis dan keagamaan yang marak di Indonesia akhir-akhir ini.

Etika publik harus menjadi etika nadi kebangsaan Indonesia. Hal ini yang diulas sebagai pengantar diskusi yang lebih mendalam mengenai wawasan dan usaha membangun etika kesadaran yang kuat. Guna menjaga keutuhan NKRI sebagai negara yang kuat. “Penting dipahami, bila etika publik juga memiliki kontribusi bagi moderasi agama di Indonesia pada era post-trust juga, dan itu berarti lembaga agama mengemban tugas etik yang penting. Terutama dalam opini dialektika yang dibentuk oleh emosi dan kesunyian dengan fakta sosial sebagai bentuk dari kebenaran faktual yang verifikatif,” ujarnya. Ruhulessin menilai, bangsa dan agama tidak boleh jatuh dalam pengelolaan kebenaran dan pendekatan kebenaran tidak boleh dibiarkan. Sebaliknya butuh proses verifikasi faktual yang harus dijadikan sebagai kebenaran faktual. Ketika mewujudkan kebenaran itu dilakukan dengan menjadikan sumber-sumber etik agama secara serampangan, ketahanan sosial masyarakat dan umat akan tereduksi ke dalam bentuk-bentuk sikap yang ambivalen. “Itulah salahnya, etika publik harus menjadi nadi etika kebangsaan,” simpulnya. 

Di tempat yang sama, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XII Maluku dan Maluku Utara Jantje Eduard Lekatompessy, memberikan tanggapan terhadap pidato Ruhulessin mengenai etika publik sebagai nadi etika kebangsaan.Ia menerangkan, pidato tersebut mengingatkan bila etika merupakan sesuatu yang harus dimulai dari diri sendiri yang pada akhirnya akan bermuara ke publik dan memperluas ke nilai-nilai etika kebangsaan. Selain itu, Lekatompessy juga menjelaskan, dengan pelaksanaan pengukuhan ini maka UKIM telah memiliki lima orang Professor dan akreditasi institusi peringkat B. Harapannya, di tahun-tahun kedepan UKIM memperoleh peringkat akreditasi A. "Kami sampaikan dengan selamat kepada pak Ruhulessin dan civitas UKIM. Semoga tanggung jawab yang diberikan dapat memberikan kesejukan bagi insan akademik dan masyarakat terutama untuk kemaslahatan umat manusia," jelasnya.

(MN-02 )