Ambon,MarinyoNews.Com,-Kepala Bidang SMK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku, Ibu Anisah saat bincang-bincang dengan pers diruang kerjanya pada Kamis (24/02/22)  menyatakan. Sesuai program pusat dalam hal ini Kemendikbud  kedepan seluruh SMK mesti dijadikan SMK Pusat Keunggulsn (PK) termasuk  di Propinsi Maluku. Untuk itu bidang SMK sementara menyiapkan SMK yang berjumlah 115  menuju SMK Pusat Keunggulan (PK). Lanjutnya ditahun kemarin sudah ada SMK  di Maluku yang dinobatkan jadi SMK PK yaitu  SMK 5 dan SMK Muhamadiyah. Kala itu diawali COE selain itu mereka juga dapat bantuan.

Dengan demikian Plt Kadus sanfat mengsupoet hu gga akan diikuti SMK  lainnya namun sekarang ini tidak mudah lagi, untuk  menuju ke SMK PK haruslah  ikut pelatihan kepada para kepala sekolah dan para Guru. Selain itu ada  ketentuan lainnya yang ditetapkan pusat yang mesti dipenuhi  baru bisa menjadi SMK  PK. Ibu yang penuh keremahan itu sebutkan, Tahun 2021 ada beberapa sekolah yang siap  menuju SMK PK  yaitu  SMK 3, SMK I, SMK Pamahanusa di Maluku Tengah, SMK I Malteng.  SMK 2 SBB,  SMK 6 Tanimbar, d SMK Siwalima di Malra, SMK Imamkulata dan SMK 1 di Buru. Sekolah-sekolah  tersebut sudah mulai ikut pendampingan,  dengan demikian tahun ini Dikbud akan  lakukan sosialisasi kepada SMK di Propinsi Maluku.

Sebab tahun  kemarin telah diadakan MoU antara pemerintah provinsi dengan kemendikbud,  dengan ketenruan kita  diminta sharring dana sosialisasi. Soal dana Anisah katakan kini Maluki masih terbatas karena terpotong untuk kegiatan lainnya. Namun sosialisasi  tetap dijalankan dimana tahun ini belum dapat  menjangkau semua SMK. Hingga akan dilsnjutkan tahun depan yang pasti kita akan  didorong semuanya menjadi SMK Pusat Keunggulan. Hingga bagi yang sudah SMK PK, saya mintakan mereka  menularkan apa yang mereka dapatkan kepada SMK yang belum.

"Disetiap kegiatan ada kepala sekolah yang sudah  SMK PK, disuruh mereka bercerita tentang PK. Persyaratan untuk menjadi PK itu dimulai dari mana. Agar yang belum tidak menganggap itu susah. Lanjutnya tahun kemarin di Bulan Desember ada pendaftaran PK dan  penutupan 18 Januari. Selesai  penutupan banyak sebenarnya tidak penuhi persyaratan karena mereka juga baru mulai mengikutinya. Selain itu ada sekitar 50 pertanyaan harus dijawab dan mesti lengkapi segala persyaratan lainya . Salah satunya persyaratan MoU dengan Iduka yang miliki  kompetensi keahlian.

Sembari tambahkan persyaratan dengan Iduka itu mesti punya  kompetensi keahlian padahal  tidak semua sama.  Misalnya Sekolah ASDP di Tual atau di Malra selanjutnya ada lagi ASDP ditempat lain  buat perjanjian MoU trus ada ASDP di Ambon. Dan walaupun tanda tangan sudah  disana persyaratan itu masih belum lengkap. Harus juga dengan Dikbud yang merupakan pusatnya di Maluku, berbicara ke hal itu berarti  kita tidak bisa mencakup semua sekolah, minimal ada sebagian sekolah yang bisa kita penuhi. Nanti sebagian sekolahnya lagi anggaran berikutnya.(MN-02)