Ambon, Marinyonews.com – Sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap kondisi Provinsi Maluku yang dalam beberapa bulan ini di guncang terus oleh Gempa Bumi. Ikatan Ahli Pembencanaan Indonesia (IAP) lewat Organisasi IAP yang telah terbentuk di Maluku menggelar diskusi publik bertema "mitigasi bencana berbasis penataan ruang dan pembangunan berkelanjutan".

Ketua Umum Ikatan Ahli Pembencanaan Bernadus Djonoputro dalam arahannya mengungkapkan, usaha mitigasi sangat diperlukan dan ini begitu berkaitan dengan gaya hidup masyarakat maluku. Apalagi Maluku  berada pada patahan yang paling kompleks di dunia, yang kedepannya dampak bencana sangat besar.

Untuk itu perlu dibuat kesepakatan melalui diskusi, guna mencari solusi atau jalan keluar serta manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu Ketua IAP Maluku Julius Maileten dalam sambutannya menuturkan, bencana yang terjadi saat ini telah menjadi isu sentral Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga sudah menjadi tanggungjawab IAP untuk mencari jalan keluar dalam mengatasi dampak bencana, yang sasarannya bagi umat manusia agar bisa terlindungi. Dijelaskan untuk Maluku laut lebih besar dari daratan,  dengan jumlah jiwa terdata tahun 2017 sebanyak 175733 dimana saat gempa ditakutkan akan berdampak tsunami sebab bencana tidak dapat diprediksi dan Maluku salah satu daerah kepulauan/kemaritiman dan tidak lepas dari gempa. 

Lanjutnya PUPR miliki peta bencana namun kini masih bersifat makro hingga kedepan mesti menuju ke mikro, dan menyangkut mitigasi haruslah dijalankan secara bersama - sama dimana semua proses pembangunan  diatur sesuai ketentuan.

Dikatakan pula sekarang ini ada 89 patahan aktif di Maluku hingga perlu jalur evakuasi. 

Selain itu terkait bencana gempa di beberapa tempat perlu  direlokasi, namun semuanya masih terbatas berbagai  kendala hingga perlu jadi perhatian. 

Sementara itu Panitia Pelaksana Diskus Publik, Dino  Mahulette jelaskan, diskusi publik dibuat untuk kepentingan bersama dalam melihat bencana di Maluku. pentingnya singkronisasi agar masyarakat merasa terlindungi,  peserta 50 orang berasal dari pemerintah, asosiasi dan anggota IAP. (MN.02)