Komisi IX Reses Kunjungi Maluku Berdialog-Tatap Muka Dengan Mitra Kerja

Ambon,MarinyoNews.Com,-Dimasa reses Komisi IX DPR RI berkesempatan untuk berkunjung ke Propins Maluku pada Senin (21/02/22), untuk bertatap muka dengan pimpinan daerah serta instansi terkait sebagai mitra kerja. Sekda Sadli Ie wakili Gubernur Maluku Murad Ismail menerima kunjungan kerja komisi IX DPR RI, di lantaVI kantor gubernur. Komisi IX DPR RI dipimpin ketua Komisinya Haja Dewi Asmara. Kehadiran mereka yang berjumlah kurang lebih 9 orang itu untuk membahas lingkup kerja mereka. Diantaranya penanganan covid 19 di provinsi Maluku, serta beberapa agenda lainnya. Sekda Sadli Ie dihadapan Komisi IX DPR RI memaparkan kondisi Maluku dengan berbagai pembangunan yang telah dicapai maupun belum.

Selanjutnya terjadi dialog dan berbagai pertanyaan disampaikan anggota komisi IX DPR-RI selanjutnya dijawab oleh masing-masing dinas dan lembaga dibawah pengawasan Komisi IX. Hadir Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala BPJS kesehatan dan BPJS tenaga kerja, kepala dinas catatan sipil, kepala BKKBN, kepala Balai POM, kepala BLK, direktur RSUD Haulusy, Direktur RSU Leimena, kepala BKN, serikat buruh dan OPD lainya. Acara berlangsung kurang lebih dua jam dengan menerapkan protokol kesehatan, beberapa isu dibahas antara lain penanganan covid 19, Penambahan kasus aktif harian covid 19

Kadis Kesehatan dr Zukarnaen menjelaskan covid-19 yang kini terjadi di Maluku, lebih banyak ada di Kota Ambon 3.540 kasus aktif baru mayoritas berasal dari kota ambon dengan jumlah 2,630 orang (74.1%). Kasus aktif baru terbanyak berasal dari kelompok umur 25-44 tahun(usia produktif). Ditinjau dari jenis kelamin 51% berjenis kelamin perempuan,dan 49% berjenis kelamin laki – laki. Lanjutnya di butuhkan pendistribusian obat, peralatan kesehatan, di butuhkn tenaga medis dalam penanganan pasien covid 19”. Sedangkan ketua serikat buru sampaikan sisl penangan covid-19 jangan hanya orang-orang kaya saja di perhatikan, sedangkan bagaimana dengan masyarakat kecil?

Contohnya buruh di pelabuhan pendapatan mereka hanya seberapa, dan tidak ada perlindungan BPJS ketenaga kerjaan atau pun BPJS Kesehatan. Bagaimana pula dengan honorer yang sudah kerja sampai usia 45 tahun tidak di perhatikan, Jangan biarkan orang luar bekerja tapi anak daerah sendiri banyak yang terlantar. “Perlu di perhatikan proyek blok marsela, dimana harys jadi perhatian itu BKKBN, dinas Tenaga Kerja, dan lebih penting BLK harus menyiapkan anak Maluku. Dalam kasus covid di Maluku, kurangnya sumber daya manusia terutama tenaga medis. "Terkait itu masing-masing instansi dapat memperhatikan sumberdaya manusia dan juga di minta untuk lebih giat dalam menangani situasi dan harus ada kerjasama dari BKKBN, dengan capil dan nakertrans",tegas Ketua komisi IX DPR RI Dewi Asrma

Sementara itu selesai pertemuan, media ini memintai komentar salah satu Anggota Komisi IX DPR-RI yang adalah Ketua Fraksi Partai PAN, Saleh Daulay. Disebutkan kehadiran mereka sesuai tugas sebagai konstitusional DPR RI buat pengasawan terhadap pelaksanaan UU dan program pembangunan yang paling penting pengunaan anggaran. Dimana kita akan mendengar semua yang disampaikan mitra kalau dipusat kita mendengar dari Kementrian. Sedangkan di Maluku dari mitra yaitu dinas dinas dan lainnya. Kita ingin ketahui capaian dan progres apa yang sudah dikerjakan sesuai penjelasan dari Kementrian kepada kita.

"Persoalan apa yang terjadi di Maluku akan diteruskan ke Kementrian, agar tidak terjadi temuan apa dan dapat disebut dalam rencana pembangunan untuk jadi perhatian," terangnya. Selain itu menyangkut vaksinasi bagaimana target dan capaian, ada lagi masalah tingkat hunian pada rumah sakit. Apa sudah sesuai dengan yang telah diamanatkan. Juga soal ketenagakerjaan mulai dari tingkat pengangguran, bagaimana ciptakan lapangan kerja dan soal asuransi kepada para tenaga kerja. Semua yang kami terima dari mitra akan kami cek iagi dilapangan apa ada kekurangan atau sudah sesuai.

Semuanya itu menurut Saleh, akan disampaikan ke pusat dalam hal ini pihak Kementrian. Selanjutnya sebelum penutupan acara di tandai dengan penyerahan dokumen dari serikat buru ke komisi IX DPR RI. Selaku pimpinan rapat Sekda pun menyatakan sangat berterima kasih dengan kunjungan yang telah dilakukan oleh Komisi IX DPR-RI. Telah mendengar semua yang disampaikan oleh para Kepala Dinas dan mitra yabg lainnya, kiranya menjadi perhatian. Ditambahkan pula Maluku ini bukan sebagai propinsi yang tertinggal tetapi ditinggalkan. (MN-02)