Ambon,MarinyoNews.Com,-Untuk membuat para penanggungjawab dana bos SMA/SMK  se Propinsi Maluku tidak tersandung ataupun tersentuh hukum.  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku dibawah kepemimpinan Plt Insun Sangadji semakin giat berikan perhatian salah satunya pada peruntukan dana bos. Kepada pers,  Senin (14/03/22) Sekretaris Dinas Husen Mandati diruang kerjanya menjelaskan. Dirinya  bersama Kabid SMA Sirhan Pellu baru saja kembali dari Kabupaten Maluku Barat Daya ( MBD). Melaksanakan  workshop tatakelola pengunaanan dana bos.

Menurut Mandati, kegiatan itu melibatkan para kepala sekolah, bendara dan operator bos. Mereka dilatih cara membuat RKS   on line  sesuai perencanaannya,  itu sangat perlu dan mesti dipahami karena berkaitan dengan perencanaan dana bos," tuturnya. Setelah utu Kabid SMA Sirhan Pellu menyampaikan prinsip-prinsip kridibikitas,  sedangkan dari ouditor Inspektorad Propinsi Maluku berikan pemahaman pertanggunjawaban yang anfkutabel.

Tujuannya agar para penanggungjawab dana bos paham hingga dalam pelaksanaan dana bos lakukan sesuai unsur-unsurnya. Dimana pertama, harus  angkutabilitas,  transparansi da flesibilitas. Kita berharap  selesai  worķshop untuk seluruh sekolah di kabupaten BMD ke depan tidak ada lagi kepala sekolah yang tersandung hukum menyangkut pengunaan dana bos

"Ini merupakan langkahDikbud sebagsi perpanjangan tangan  pemerintah  untuk antisipasi dana bos itu benar benar sesuai ketentuannya. Selain itu diperketat melalui   RKS  on line yang haeus dibuat, sejak dulu memang harus tetapi itu dibuat hanya sebagai persyaratan dan tidak lakukan.  Sekarang ini diharuskan karena kalau tidak akan dikenakan sangsi, ditegaskan cara tersebut sebagai   suatu langkah positif msjudan kita betharap selurih sekolah. Dikbud sangat berharap  semua penanggungjawab akan dapat melaksanakan bantuan pemerintah  yang disalurkan debgan baik, tepat dan benar sebagaimana yang telah didapatkan selama workshop.(MN-02)