Jakarta,MarinyoNews.Com,- Diawal tahun pada bulan berjalan tahun 2022,  terjadi Pertemuan Tahunan Indusyri Jaaa Keuangan (PTIJK) dilanjutkan konfrensi pers yang difasilitasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pertemuan  berlangsung hari ini Kamis (20/01/22) secara virtual yang dibuka  Presiden Joko Widodo. Dalam sambutannya Presiden  mendorong sektor jasa keuangan untuk terus bersinergi dengan sektor riil. Demi terciptanya perekonomian nasional yang kini  berada dalam momentum pemulihan. “Saya beri apresiasi kepada jajaran OJK sebab telah berkoordinasi dengan baik satu sama lain dengan jada keuangan. Harapnya  sektor jasa keuangan dan sektor riil lainnya  harus saling mendukung dan menguatkan. Karena kalau tidak  perekonomian nasional tidak akan baik dan berkelanjutan,” kata Presiden. 

Dikatakan, momentum pemulihan ekonomi juga diperkuat dengan terus mendorong pembiayaan di sektor UMKM yang kontribusinya sangat besar dalam perekonomian masyarakat. “Target kita tahun  2024 (porsi kredit UMKM) bisa mencapai 30 persen untuk mencapainya diperlukan strategi terobosan dan aksi-aksi serius, konsisten yang berkelanjutan,” kata orang nomor satu di Indonesia. Presiden harap dukungan sektor jasa keuangan ke pembiayaan, agar tidak ada lagi keluhan soal akses kredit ke UMKM atau sektor ke informal.

“Dimintakan permudah dan percepat sehingga memberikan peluang yang besar bagi generasi muda untuk memulai usaha dan UMKM dapat berkembang. Presiden sebutkan pentingnya kebijakan untuk mengembangkan sumber ekonomi baru  menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional antara lain yang dikaitkan dengan lingkungan hidup. Pada pertemuan itu, Presiden juga meluncurkan Taksonomi Hijau Indonesia yang diprakarsai  OJK. Hal itu  sebagai bentuk dukungan ke Pemerintah yang siap  menjadi Presidensi G20 di tahun ini. Serta bukti komitmen OJK terhadap pengembangan ekonomi hijau pada sektor ekonomi baru.

Taksonomi Hijau Indonesia disusun bersama delapan Kementerian berisi daftar klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim. Terbentuknya hal itu telah mengkaji 2.733 klasifikasi sektor dan subsektor ekonomi dengan 919. Di antaranya telah dikonfirmasi oleh kementerian terkait dan menjadikan Indonesia salah satu dari sedikit negara di dunia yang telah memiliki standar nasional terkait sektor ekonom.  Selain itu Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam sambutannya menyatakan.

Dirinya optimis kinerja industri jasa keuangan pada tahun ini akan semakin membaik. Didorong stabilitas sektor keuangan yang terjaga, kebijakan pengawasan yang solid serta laju perekonomian yang mulai pulih dari dampak pandemi Covid 19. “Kami memproyeksikan, di 2022 kredit perbankan akan meningkat pada kisaran 7,5 persen ± 1 persen (6,5 – 8,5 persen) dan Dana Pihak Ketiga tumbuh di rentang 10 persen ± 1 persen (9 – 11 persen),” kata Wimboh. Lanjutnya OJK juga memperkirakan penghimpunan dana di pasar modal akan meningkat di kisaran Rp125 triliun - 175 triliun.

Sedangkan piutang pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan juga akan tumbuh sekitar 12 persen ± 1 persen (11-13 persen). Aset perusahaan asuransi jiwa serta aset perusahaan asuransi umum dan reasuransi diperkirakan tumbuh 4,66 persen dan 3,14 persen. Sementara, pertumbuhan aset dana pensiun akan mencapai 6,47 persen. Menurut Wimboh, proyeksi optimis itu didorong kondisi perekonomian dan sektor jasa keuangan  terus membaik didukung keberhasilan penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemerintah. Sistem keuangan Indonesia pun terjaga dengan baik  terlihat dari indeks stabilitas sistem keuangan yang terkendali di 2021.

Untuk mencapai proyeksi tersebut, OJK menetapkan lima kebijakan prioritas di 2022 yang ditujukan untuk terus memperkuat stabilitas sektor jasa keuangan. Dan mendorong pemulihan ekonomi nasional serta terus meningkatkan edukasi dan perlindungan konsumen.Pertama, Memberikan insentif bersama untuk mendorong pembiayaan kepada sektor komoditas sesuai prioritas Pemerintah yaitu. (a) Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB) dari hulu sampai hilir; (b) Stimulus lanjutan untuk mendorong kredit ke sektor properti. Kedua, Menyiapkan sektor keuangan menghadapi normalisasi kebijakan di negara maju dan domestik. Antara lain dengan mendorong konsolidasi sektor jasa keuangan agar mempunyai ketahanan permodalan dan likuiditas. Percepatan pembentukan cadangan penghapusan kredit agar tidak terjadi cliff effect pada saat dinormalkan di 2023. Penataan industri reksadana dan penguatan tata kelola industri pengelolaan investasi, serta percepatan dan penyelesaian reformasi IKNB.

Ketiga,  Menyusun skema pembiayaan yang berkelanjutan di industri jasa keuangan untuk mendukung pengembangan ekonomi baru. Dengan  prioritas pengembangan ekonomi hijau, antara lain dengan pendirian bursa karbon dan penerbitan Taksonomi Hijau Indonesia. OJK bersama Bursa Efek Indonesia, KSEI dan KPEI serta Pemerintah sedang mempercepat kerangka pengaturan bursa karbon Indonesia. Keempat, perluas akses keuangan kepada masyarakat khususnya UMKM untuk capai target penyaluran kredit UMKM sebesar 30 persen pada 2024. Dengan model klaster dalam satu ekosistem pembiayaan, pemasaran oleh off-taker, pembinaan serta optimalisasi lahan yang belum tergarap.

Program-program KUR Kluster, kredit/pembiayaan melawan rentenir, digitalisasi BPR, dan Lembaga Keuangan Mikro, Bank Wakaf Mikro serta skema pemasaran. Melalui program Gerakan National Bangga Buatan Indonesia termasuk dalam program ini. Di Pasar Modal, terus akan dikembangkan pembiayaan UMKM melalui 9security crowd funding. Kelima,  Memperkuat kebijakan transformasi digital di sektor jasa keuangan agar sejalan dengan pengembangan ekosistem ekonomi digital. Dalam meningkatkan akses masyarakat ke produk dan jasa keuangan dengan harga yang lebih murah. Selain itu kualitas dan akses yang cepat, termasuk literasi dan perlindungan kepentingan konsumen termasuk penegakan hukum.

OJK akan terus memitigasi ekses pinjaman online dengan meningkatkan aturan prudensial dengan pemodalan yang lebih tinggi dan penerapan market conduct yang lebih baik. Kinerja Industri Jasa Keuangan hingga Desember 2021, OJK mencatat stabilitas sektor keuangan dalam kondisi terjaga dengan kinerja industri jasa keuangan yang terus membaik. Ditunjang kerja pengaturan dan pengawasan serta kebijakan OJK yang solid serta kondisi perekonomian yang mulai membaik.Penyaluran kredit sampai Desember 2021, tercatat naik sebesar 5,2 persen (yoy) atau membaik dibanding Desember 2020 yang minus 2,41 persen.

Sementara itu, risiko kredit masih terjaga di bawah 5 persen dengan NPL gross 3,00 persen atau membaik dibanding 2020 sebesar 3,06 persen. Rendahnya NPL ini ditopang kebijakan restrukturisasi kredit yang telah diperpanjang hingga Maret 2023 dengan tetap menekankan prinsip kehati-hatian dalam penerapannya. Hingga November 2021, nilai outstanding restrukturisasi kredit dalam tren melandai dengan nominal mencapai Rp693,6 triliun yang sebelumnya sempat mencapai Rp830,5 triliun. Jumlah debitur restrukturisasi juga menurun signifikan dari angka tertingginya 6,8 juta debitur, kini menjadi 4,2 juta debitur. Dari jumlah tersebut. Telah dibentuk pencadangan sebesar 14,85 persen atau sekitar Rp103 triliun untuk restrukturisasi covid-19. 

Selain itu, kondisi permodalan perbankan sampai Desember 2021 terjaga menguat. Jauh di atas threshold minimum (12 persen) yaitu sebesar 25,67 persen dengan likuiditas yang ample, didukung juga dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga sebesar 12,21 persen.Sementara kondisi Pasar Modal telah pulih kembali seperti pada level sebelum masa pandemi yang ditunjukkan dengan IHSG yang sudah mencapai 6.693 pada tanggal 14 Januari 2022. Angka ini jauh di atas IHSG pada masa pandemi Covid-19 dimulai pada 2 Maret 2020, yakni 5.361,25. Capaian indeks ini merupakan peringkat ke-3 Sedangkan kapitalisasi pasar telah mencapai Rp8.252 triliun pada 30 Desember 2021. Angka ini merupakan terbaik kedua di ASEAN setelah Thailand.

Investor di pasar modal juga melonjak cukup signifikan menjadi 7,5 juta akhir 2021 lalu yang naik 93 persen dibanding 2020, yang lebih dari 80 persen adalah investor milenial. Penghimpunan dana di pasar modal pun terus meningkat, mencapai Rp363,3 triliun, atau naik 206 persen dari 2020 silam dan menjadi yang terbaik di kawasan Asia Pasifik. Stabilitas IKNB terjaga dengan baik, didukung oleh permodalan yang cukup kuat, hal ini ditandai dengan Risk Based Capital (RBC) industri asuransi jiwa (539,8 persen) dan asuransi umum (327,3 persen), jauh di atas ambang batas ketentuan sebesar 120 persen. 

Gearing ratio Perusahaan Pembiayaan juga menurun menjadi 1,98 kali, jauh di bawah batas maksimum 10 kali. Risiko kredit di Perusahaan Pembiayaan terpantau stabil dengan NPF di level 3,53 persen, setelah sebelumnya sempat mencapai level di atas 5persen di 2020. Hal ini ditopang oleh kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang mencapai Rp218,95 triliun dari 5,2 juta kontrak pembiayaan yang merupakan 60,1 persen dari piutang pembiayaan. Hingga akhir 2021 akses masyarakat terhadap keuangan digital juga terus meningkat. Seperti pertumbuhan peminjam peer-to-peer lending mencapai 29,69 juta peminjam.jumlah ini meningkat 68,15 persen dibandingkan 2020. Selain itu pertumbuhan pemodal Securities Crowdfunding telah mencapai 93.733 pemodal sejak diluncurkan pada awal 2021.

Penghargaan PTIJK

Dalam kesempatan acara rutin tahunan tersebut, OJK memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang dinilai berkontribusi besar dalam pengembangan sektor jasa keuangan. Pertama,  Penggerak Program Inklusi Keuangan Nasional yaitu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Walikota Tebing Tinggi, Sumatera Utara Umar Zunaidi Hasibuan. Dua, Penggerak Program Edukasi Keuangan Nasional yaitu kepada (Alm) Wiji Purwanta, Pendiri Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia. Ketiga,  Penggerak Keuangan Mikro Syariah dalam mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Yaitu KH. Abdul Khalim, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Assa’idiyyah – BWM .(MN/02)