Jakarta, MarinyoNews.Com,- Pada (29/08/ 2022) Sejalan dengan program pemerintah dalam rangka aksi afirmasi Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI),  khususnya aspek sistem pembayaran dan sebagai bagian dari milestone digitalisasi sistem pembayaran Indonesia. Yang  tertuang dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKP Domestik) pada di Jakarta. KKP Domestik diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan Himpunan Bank milik Negara (HIMBARA). KKP Domestik adalah skema pembayaran domestik berbasis fasilitas kredit untuk transaksi pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk Kartu Kredit Pemerintah yang dikelola secara domestik.

Pada kesempatan yang sama, Presiden RI juga meluncurkan dan QR Code Indonesian Standart (QRIS) Antarnegara.Kegiatan terdiri dari peluncuran Implementasi cross-border QR payment linkage antara Indonesia dengan Thailand. Dan dimulainya kerja sama pembayaran berbasis kode QR lintas negara antara Indonesia dengan Singapura, masing-masing dengan Bank of Thailand (BoT) dan Monetary Authority of Singapore (MAS). Penerbitan KKP Domestik pada tahap awal dilakukan oleh HIMBARA (BNI, BRI dan Bank Mandiri) dan akan diperluas ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) secara bertahap. KKP Domestik dikembangkan menggunakan mekanisme QRIS berbasis sumber dana kredit sehingga seluruh transaksi nasabah di dalam negeri.

Selain dapat digunakan di lebih dari 20 juta pedagang QRIS secara terinterkoneksi antar penyelenggara, KKP Domestik juga dapat menyediakan pengadaan pengadaan Pemerintah melalui platform yang disediakan secara disesuaikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), al Toko Daring. KKP Domestik juga meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, meminimalisasi uang tunai, mengurangi transaksi tunai serta mengurangi uang menganggur. Dalam peluncuran KKP Domestik, Presiden Joko Widodo bahwa peluncuran KKP Domestik akan meningkatkan kelas jutaan UMKM di Indonesia. Melalui digitalisasi pembayaran atas pembelian barang dan jasa baik pemerintah pusat maupun pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan UMKM tersebut.

Pada akhirnya, wujud GBBI tidak hanya dari sisi pembelanjaan produk barang dan jasa saja, tapi juga dari aspek sistem pembayaran. Presiden pengembangan KKP Domestik dan juga meminta kepada seluruh Kementerian, Lembaga maupun Pemerintah Daerah untuk mengoptimalisasi dan memperluas penggunaan KKP Domestik. Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan pada peluncuran KKP Domestik tersebut menambahkan bahwa inisiasi KKP Domestik merupakan bagian dari aksi afirmasi belanja produk dalam negeri dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang dicanangkan presiden pada 25 Maret 2022 di Bali . KKP domestik sejalan dengan misi bangga buatan Indonesia yakni menggunakan sistem pembayaran berbasis QRIS, milik dalam negeri sendiri untuk belanja produk dalam negeri.

Penggunaan KKP di pemerintah pusat maupun daerah diharapkan juga akan membantu meningkatkan kelas UMKM menuju digital melalui pemanfaatan ekosistem QRIS. Indonesia, Perry Warjiyo dalam peluncuran KKP Domestik dan QRIS Antarnegara menambahkan penyelenggaran kedua acara merupakan wujud nyata komitmen bersama untuk memperkuat ekonomi dan keuangan digital nasional serta meningkatkan kerjasama internasional khususnya di ASEAN seperti pada Presdiensi G20. Lebih lanjut Gubernur BIGubernur Indonesia, Perry Warjiyo dalam peluncuran KKP Domestik dan QRIS Antarnegara menambahkan. Penyelenggaran kedua merupakan wujud nyata komitmen bersama untuk bersatu mengakselerasi ekonomi dan keuangan nasional serta meningkatkan kerjasama internasional khususnya di ASEAN seperti pada Presdiensi G20.

Lebih lanjut Gubernur BI bahwa program KKP Domestik ini merupakan bagian dari skema pembayaran domestik berbasis kredit yang bertujuan untuk memperluas akseptansi transaksi non tunai lebih inklusif. Melalui ekosistem QRIS, K/L dan Pemda dapat menggunakan KKP Domestik di lebih dari 20 juta merchantQRIS se-Indonesia dan akan terus bertambah. Sehingga dengan potensi tersebut, KKP Domestik dapat berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional dalam jangka pendek dan mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan melalui peningkatan keuangan inklusif, kesehatan fiskal, dan efisiensi ekonomi.HIMBARA mendukung pengelolaan keuangan pusat dan daerah guna meningkatkan efisiensi pemanfaatan APBN/APBD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Secara teknis, KKP Domestik ini akan menjadi sumber dana bagi satuan kerja saat melakukan belanja barang/jasa produk dalam negeri dengan QRIS pada aplikasi mobile banking tiga bank Himbara, yaitu BRImo, BNI Mobile Banking dan Livin' by Mandiri. Direktur Utama Bank BRI Sunarso yang sekaligus Ketua HIMBARA mengatakan, penerbitan Kartu Kredit Pemerintah ini menjadi bentuk dukungan bank-bank Himbara terhadap tujuan Gerakan Bangga Indonesia. "Hal ini sejalan dengan kebijakan sistem transaksi non tunai yang berbasis transaksi domestik atau dalam negeri," tambahnya. Ditambahkan juga oleh Direktur Utama Bank BNI Royke Tumilaar “dengan jaringan pedagang QRIS yang luas, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah/ Daerah (KKP/KKPD) sebagai sumber danaQRIS ini dapat memudahkan Satuan Kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan belanja operasional atau perjalanan dinas, serta diharapkan dapat mendorong volume transaksi pedagang QRIS yang didominasi oleh UMKM".(MN-02)