Ambon,MarinyoNews.Com,- Sertifikasi guru darui tahun ketahun di Propinsi Maluku sangat menjadi dilema. Untunglah dibawah kepemimpinan Gubernur Maluku Murad Ismail dan mengangkat Insun Sangadji sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku. Dimana yang bersangkutan sangat gigih memperjuangkan hak guru. Dikarena sertifikasi guru merupakan  standar profesional atau kelayakan seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Ada sebanyak 2.480 guru SMA/SMK/SLB yang mengalami kendala karena sampai saat ini belum disertifikasi. Hingga membuat Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, Dr. Insun Sangadji, M.Si, terus berjuang. Perempuan yang adalah seorang dosen  Unpatti terus bolak balik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, untuk memperjuangkan nasib 2.480 tersebut.

Melalui pertemuan dengan Direktur Pendidikan dan Profesi Guru, Temu Ismail, S.Pd, M.Si, pada Jumat (18/2) kemarin, Insun mengakui, telah diperoleh solusi untuk mensertifikasi para guru di Maluku. “Kita masih punya quota sebanyak 2.480 guru yang harus disertifikasi, dan ini akan terus kami perjuangkan sampai mereka siap mengikuti UKG (Uji Kompetensi Guru) dan PPG (Pendidikan Profesi Guru). Guna disertifikasi dan dinyatakan layak mengadakan proses belajar-mengajar di sekolah,” kata Sangadji, pada Sabtu (19/2).

Dari hasil pertemuan dengan Direktur Pendidikan dan Profesi Guru, lanjut dia, diperoleh solusi untuk menyelesaikan masalah kompetensi guru di Maluku. Yakni perlu didata kembali jumlah guru dengan mata pelajaran yang diasuh, melakukan koordinasi dengan LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) setempat untuk penyelenggaraan PP Dan terakhir perlu dilakukan penguatan guru-guru yang akan mengikuti UKG.

“Dari pertemuan ini sebenarnya saya  minta izin agar penyelenggaraan UKG dan PPG Mandiri di Maluku. Tentunya dengan kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi Maluku dan Universitas Pattimura,” ungkapnya. Menurut Insun, standar dan sistem pendidian saat ini belum bisa dilakukan UKG dan PPG Mandiri, karena masih tersentralisasi di Kementerian. “Intinya, penyelenggara bisa saja berbeda, tetapi Tim Penilai tetap dari Kementerian,"tutur.

Kita mendorong kelulusan UKG, tapi untuk bisa mendapat sertifikasi tetap harus dari pusat. Dikatakannya, apa yang dapat dilakukan ini adalah untuk memberikan penguatan atau pelatihan kepada para guru yang akan mengikuti UKG dan PPG. Insun menjelaskan, sertifikasi guru menjadi salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik atau guru di dalam mekanisme teknis. Dimana itu diatur oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di daerah.

“Upaya ini akan terus kami perjuangkan sebagai bagian dari tanggungjawab Pemerintah Provinsi Maluku untuk memperhatikan nasib dan kesejahteraan para guru. Sebelum ke Kementerian, kami sudah melaporkan terlebih dahulu kepada Bapak Gubernur, dan arahan dari Bapak Gubernur agar kami terus berjuang dan kawal nasib para guru agar bisa lulus UKG dan PPG, dan bisa disertifikasi,” jelasnya. 

Kita bersyukur dapatkan pimpinan yang sangat perhatikan pada pendidikan dalam segala segi. Sehingga untuk itulah kita mesti terus berpacu untuk jalankan visi dan misinGubernur Maluku Murad Usmail dan Wakil Gubernur Barnabas Orno.(MN-02)