AMBON MARINYONEWS.COM,- Pj  Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Sadli Hari ini Selasa (30/08/22) mengendalikan pengendalian inflasi daerah dengan Kementerian Dalam Negeri, secara virtual dari Kantor Gubernur Maluku. Rakor inflasi ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang diikuti oleh seluruh gubernur dan bupati/walikota dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. di sana , Rakor yang digelar Kemendagri RI sebagai upaya mendukung Arahan Presiden RI, Joko Widodo pada Rakor Nasional Pengendalian Inflasi 2022 di Istana Negara beberapa waktu lalu.

Dalam Arahannya, Mendagri Tito Karnavian menambahkan kenaikan inflasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari di dunia termasuk Indonesia. Situasi global akibat pandemi Covid-19 ditambah lagi dengan perang Rusia-Ukraina yang mendorong terjadinya inflasi yang berdampak terhadap perekonomian dunia. Namun, “kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Indonesia termasuk yang dianggap sukses oleh seluruh dunia menangani Covid-19. Dimana dapat bertahan secara ekonomi, karena semua kepala negara, semua kepala daerah berada para masalah yang sama", tuturnya.

"Target dalam menghadapi covid 19 bisa mengendalikan pandemi itu dengan berbagai indikatornya yang berdampak pada menurunanya kasus di bawah standar," ungkap Tito. Inflasi yang saat ini terjadi di dunia, sebut Tito, cukup tinggi. Bahkan ada negara-negara di dunia yang sudah mengalami hiperinflasi. Negara Amerika Serikat saja inflasinya sudah mencapai 9 persen bahkan Turki sudah mencapai di atas 80 persen. Saya juga ingin menyampaikan yang mendekati  100 persen yaitu Srilangka, Afganistan, Pakistan sehingga menimbulkan masalah yang banyak sekali,” jelas Tito.

Indonesia, lanjut Tito termasuk berhasil dalam inflasi, dibandingkan negara-negara lain. Inflasi Indonesia per Juli 2022 berada pada angka 4,94% (year on year). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan beberapa negara di dunia. Namun demikian, ada hal yang perlu diwaspadai yaitu, ketidakmampuan negara-negara lain untuk mengatasi Covid-19. Dan ketidakmampuan negara lain menjaga ekonominya yang dapat berdampak pada Indonesia. Karena Indonesia merupakan bagian dari sistem globalisasi ekonomi. Ditambah lagi Perang Rusia-Ukraina yang berdampak pada perekonomian dunia, yang menyebabkan ekonomi global mengalami efek dari pertumbuhan yang lebih lambat dan inflasi yang lebih cepat.

"Dampak tersebut akan membuat sistem ekonomi global menjadi terganggu, berimbas kenaikan inflasi yang mengakibatkan kenaikan harga dan biaya hidup akan lebih tinggi," jelasnya.  Pemerintah Pusat saat ini, kata Tito tengah bekerja keras untuk mengendalikan inflasi dengan cara mempertahankan subsidi energi sebanyak mungkin. laju suku bunga, mencari sumber energi yang harganya lebih murah, mengutamakan makanan yang bisa diproduksi di dalam negeri Mencari alternatif impor untuk sumber pangan yang tidak bisa diproduksi dalam negeri serta mendorong inovasi untuk mendapatkan sumber energi lain. 

Terkait pengendalian inflasi, Tito menyampaikan beberapa hal penting yang wajib menjadi perhatian seluruh daerah provinsi/kabupaten/kota se-Indonesia. Pertama, isu mengendalikan inflasi menjadi agenda prioritas para kepala daerah. Kedua, mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang melibatkan pemangku kepentingan lainnya. Seperti Polri/TNI, Forkopimda, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Perbankan dan seluruh kepala daerah kabupaten/kota. Ketiga, aktifkan Satgas Ketahanan Pangan di Daerah. “Satgas ini akan melakukan pemantauan harga komuditas setiap hari.

Begitu cepat lakukan analisis pendalaman suplainya kurang atau distribusinya saja. Dan segera carikan solusi. Yang bisa dilakukan sebagai solusi oleh tingkat II, sesuaikan dengan koridor hukum yang ada. Yang tidak bisa diatasi karena memang barangnya tidak ada disana misalnya, maka lapor kepada Satgas yang ada di tingkat provinsi. Dalam hal ini gubernur untuk diintervensi oleh provinsi. Kalau nanti provinsi tidak bisa, komunikasikan dengan kita,” ujarnya. Selain itu, setiap bulan, pemerintah pusat akan mengumumkan inflasi nasional juga inflasi yang ada per-provinsi.

“Harapan kita teman-teman para kepala daerah provinsi juga menghargai untuk menunjukkan kinerja masing-masing untuk mengendalikan inflasi di daerah. Saya juga akan meminta rekan-rekan gubernur bersama pihak BI dan BPS mengumumkan inflasi tingkat kabupaten/kota masing-masing di provinsi. Sehingga kita tahu mana kinerjanya baik untuk mengendalikan inflasi. Dan segala sesuatu yang kita lakukan ini akan disampaikan kepada publik,” tandas Tito (MN-02)