Ambon,MarinyoNews.com,-Beredarnya surat rekomendasi Gubernur,  yang telah dikeluarksn pad bulan Juli membuat banyak yang kecam. Salah datunya datang dari  Senat Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) meteka  angkat bicara. Terkait surat rekomendasi calon Rektor UKIM oleh gubernur kepada dimana salah satu dosen ISIP UKIM, Drs. Josephus Noya, M,Si. Melalui keterangan tertulisnya yang diterima mecia ini pafa Minggu (8/8/2021).  Ketua Umum Senat Mahasiswa UKIM, Vinsensius Talubun sangat keceea terhadap sikap penguasa yang turut campur dapurnya internal UKIM.

Kata Talubun, suksesi rektor kedepan adalah urusan kampus dan yayasan bukan urusan pemerintah provinsi atau pimpinan nomor satu di Maluku. Sebagsi kepala daetah uruslah daerah yang sekarang ini penuh dengan masalah. “Kendatipun hanya bersifat rekomendasi hanya saja ini tidak punya kaitanya dengan pak gubernur lagian apa tujuannya dan apa impact positifnya buat UKIM ? Justru dengan rekomendasi semacam itu, membuat wajah pendidikan kampus seakan-akan disetir oleh tangan penguasa. Lebih ditakuti adalah pimpinan kampus kedepan hanya menjadi boneka atau semacam lampion yang di ero ke sana dan kemari.

Hal ini  kini semakin jadi sorotan banyak orang, Talubun dampaikan, jika ditelaah secara bijaksana dari surat rekomendasi yang diedarkan. Sejatinya tidak punya dampak apa” terhadap pengembangan UKIM atau memperbaharui kultrur pendidikan UKIM agar lebih baik. “Lantas apa penyebab Gubernur Maluku, Murad Ismail, dengan beraninya meberikan rekomendasi. Bagi salah satu akademisi UKIM untuk mencalonkan diri sebagai rektor di suksesi kedepan,” ujar Talubun dengan nada tanya. Bagi kami sikap gubernur terlihat narsis sekali dengan tindakan yang dilakukan.

Padahal, secara kelembagaan, kita tahu bersama bahwa UKIM secara institusional bukanlah kampus negeri yang ada di bawah naungan pemerintah atau bersifat mengingat dengan negara. UKIM adalah kampus yayasan yang berada di bawah naungan geraja (GPM) atau dengan kata lain UKIM adalah “ Anak Kandung GPM. Maka yang menjadi pertanyaan adalah apa hubungannya UKIM dengan gubernur Maluku?,” imbuhnya. Talubun menyayangkan adanya rekomendasi calon rektor UKIM yang diterbitkan oleh Gubernur Maluku yang mewakili lembaga pemerintah.

Kata sederhananya Gubernur adalah personifikasi pemerintah Maluku. Hingg Talubun ungkapkan, sebetulnya pada konteks ini wajar-wajar saja bagi setiap figur. Siapapun dia mau mempromosikan diri untuk menjadi calon rektor, mengingat dalam konteks ini, UKIM dalam masa transisi. TInggal beberapa bulan lagi sudah dalam tahapan pemilihan rektor yang baru. Hanya saja menurutnya, tak logika kalau ada rekomendasi dari orang yang masih memikul jabatan politik seperti gubernur. Ingat, bahwa rektor atau pimpinan kampus itu menahkodai lembaga pendidikan.

Kampus bukan lembaga politik atau lainnya sehingga praktik semacam ini harus dicegah. Takutnya jika hal semacam ini terus dibiarkan, nantinya kedepan dapat merusakan atau mencoreng status independensi lembaga. Apalagi UKIM adalah anak kandung dari gereja, maka sepatutnya gereja wajib melindungi, jangan sampai masyarakat atau warga membangun spekulasi yang buruk terhadap UKIM maupun gereja secara institusi. Masih kata Talubun, selaku warga kampus, Senat Mahasiswa UKIM perlu untuk merespon polemik ini.

sebab surat edaran tersebut tengah menjadi konsumsi publik. “Banyak pertanyaan yang mecuat di masyarakat terutama warga GPM, sehingga menjadi kekawatiran besar. J angan sampai UKIM bisa dituding secara sembarangan oleh masyarakat bahwa UKIM sudah terkontaminasi dengan permainan politik prkatis. Sehingga impact terhadap kultrur pendidikan di UKIM pun ikut terpengaruh,” tukas Talubun. Olehnya Senat Mahasiswa UKIM berharap, pihak kampus maupun gereja secepatnya merespon dengan langkah solutif. Yang harusnya diambil adalah solusi untuk menyelesaikan polemik yang sementara berlangsung, agar isu ini tidak terus-menerus diperbincangkan publik dan mengotori marwah UKIM,” pungkasnya. (red)