Ambon, Marinyonews.com – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Demokrasi Kampus (SPDK) Kota Ambon, Rabu (15/01/2020), sekitar pukul 12.10 Wit, melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Xll Maluku dan Maluku Utara, tepatnya di Kopertis, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

Aksi unjuk rasa ini sehubungan dengan D.O secara sepihak oleh Rektor Universitas Unkhair Ternate terhadap 4 Mahasiswa asal Maluku, sesuai surat keputusan Rektor Universitas Khairun (Unkhair) Ternate Nomor 1860/UN 44/KP/2019.

Mahasiswa menilai tindakan Rektor untuk memberhentikan 4 mahasiswa adalah sebuah tindakan makar dan menganggu ketertiban umum berdasarkan surat yang diberikan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polres Ternate 

Untuk itu dalam aksi unjuk rasa ini mereka meminta Rektor mencabut surat keputusan yang telah dikeluarkan, meminta Menteri dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim untuk membebas tugaskan Rektor Universitas Unkhai,r kerena telah mencederai hak mahasiswa untuk berkumpul berekspresi dan berpendapat yang dijamin dalam Konstitusi,  Berikan jaminan kebebasan akademik sesuai dengan amanat konstitusi, Menyerukan dukungan solidaritas untuk kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat, Universitas Khairun stop akomodir kepentingan Polres Ternate, cabut surat edaran Rektor nomor 1913/UN44/RT/2019, mendesak Ombudsman RI untuk mengevaluasi kinerja Kapolres Ternate, menuntut pertanggungjawaban pihak Unkhair atas penggunaan kekerasan dalam pembubaran massa aksi solidaritas Perjuangan Demokrasi kampus pada Senin 30 Desember 2019.

Meresponi tuntutan dan keinginan Solidaritas Perjuangan Demokrasi Kampus Kota Ambon, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Xll Maluku dan Maluku Utara, di depan mahasiswa berjanji akan memfasilitasi tuntutan sikap yang di berikan secara tertulis kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.

Olehnya dia berharap, mahasiswa dapat bersabar sambil menunggu apa yang menjadi keputusan kementerian. (Mn01)