Gubernur Maluku Apresiasi Pelatihan Perencanaan Penganggaran Resposif Gender Oleh Dinas DPPdPA Maluku

Ambon, Marinyo News.Com - Dalam upaya mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional yakni mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia, baik laki laki maupun perempuan, maka sejak tahun 2000 telah di terbitkan Inpres No.9 tahun 2000, tentang pelaksanaan pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional.

Sejak saat itu, upaya untuk mengintegrasikan aspirasi dan kebutuhan laki laki dan perempuan dalam proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi terus di lakukan. Penegasan ini di sampaikan Gubernur Maluku dalam sambutanya yang dibacakan staf ahli Gubernur Bidang Pembangunan dan Perekonomian Lutfie Rumbia (rabu) (7/8).

Dikatakan, salah satu komponen penting dari pelaksanaan pengarusutamaan Gender (PUG) adalah, kelembagaan berupa pokja pengaruh sutamaan gender yang telah dibentuk pada kementrian maupun pemerintah daerah sebagai unit yang memfasilitasi pelaksanaan pengaruh sutamaan gender, termasuk perencanaan penganggaran resposif gender (PPRG).

Untuk daerah sendiri lanjut Gubernur, pelaksanaan PPRG tercantum dalam Pemendagri No. 15 tahun 2008 tentang, pedoman umum pelaksanaan PUG di daerah, namun penegasan untuk melaksanakan PPRG melalui analisis gender baru tercantum dalam Permendagri No. 67 tahun 2011, sebagai perubahan dari Permendagri No. 15 tahun 2008.

Permendagri tersebut kata Gubernur, menjelaskan tentang tahapan pelaksanaan PUG mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi.

Untuk itu Gubernur Maluku, memberikan aspirasi yang setinggi - tingginya atas pelaksanaan kegiatan pelatihan ini sehingga perencanaan dan pelanggaran yang responsif gender terhadap kebutuhan masyarakat, baik laki laki ataupun perempuan dapat terwujud.

Dirinya berharap agar semua peserta pelatihan dapat mengikuti pelatihan ini dengan sungguh sungguh dan penuh rasa bertanggung jawab dan mampu mengidentifikasi isu gender, menganalisa, menelaah, menyusun program dan kegiatan yang berprespektif gender serta mengsinergikan isu - isu prioritas terkait, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kedalam rencana program dan anggaran di organisasi perangkat daerah (OPD) masing masing,” ujar Gubernur (MN.03)