Gubernur Sudah Maksimal Lobi Pempus Untuk LIN-ANP

Apr-2022

Gubernur Sudah Maksimal Lobi Pempus Untuk LIN-ANP

AMBON MARINYONEWS.COM,- Murad Ismail sejak dilantik sebagai Gubernur Maluku, saat itu sampai hari ini sudah sangat maksimal untuk lobi LIN-ANP ke pemerintah pusat. Karena keseriusan itu hingga tahun-tahun kemarin Kementrian yang terait untuk pembangunan LIN-ANP terud bulak balik Ambon untuk melakukan berbagai pengujian. Itulah karena komitmen irang nomor satu kepada masyarakat Maluki. Tetapi ditahun 2022 mengalami kendala dan itu bukan ada pada pemerintah Propinsi Maluku.

Menyangkut problem yang kini telah jadi perhatian serius masyarakat Maluku, maka Pemerintah Provinsi Maluku lewat Dinas Perhubungan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, angkat bicara. Disebutkan soal realisasi Ambon New Port dan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (ANP dan LIN), kedua pimpinan pada dinas teknis itu justeru menyebutkan. Gubetnur sangat serius sejak dirinya diangkat untuk tangani kedua proyek handal tersebut. Kami srbagai perpanjangan tangan mantan Kakir Brimob di Maluku terus diundang untuk bicarakan berbagai hal. Hanya saja menyangkut senuanya itu realisasi program strategis nasional itu kewenangan pemerintah pusat (Pempus).

"Kami sangat tahu benar, pa Murad kerja tanpa mengenal kelah bagi Maluku untuk hadirnya dua proyek itu dibumi Raja-raja. Bahkan sampai hari ini terus lakukan lobi lewat jaringannya yang ada di Pempus untuk mereleasaikan ANP dan LIN. Semuanya itu dibuat untuk kemakmuran dan kemaslahatan masyatakat Maluku, hingga kami berharap masyarakat mendukung Gubernur dengan doa. Disebutkan beberapa waktu lalu penjelalan Kadis Perhubungan Maluku, Muhamad Malawat dan Kadis Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku, Abdul Haris ANP dan LIN tetap jalan dan sementara berproses.

Dikarenakan belum ada pernyataan atau surat resmi dari pemerintah pusat bahwa dua program Pempus itu telah dibatalkan atau dialihkan ke daerah lain."Kalau soal ANP sudah dijanjikan Pempus kepada Pak

Gubernur Maluku. Sementara LIN itu sudah ada progres sejak Maluku dipimpin Pak Murad. Jadi Pak Gubernur sudah bergerak semaksimal mungkin dengan jaringan di pusat,"kata Malawat dan Haris, Kamis (1/4/2022). Malawat tambahkan, awal tahun 2020 lalu, ketika penyerahan Kapal Fery Bahtera Nusantara di Hotel Melia.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyampaikan kepada Gubernur Maluku, Murad Ismail, kalau ada pembangunan pelabuhan bertaraf internasional atau ANP di Maluku. "Jadi itu awalnya janji Pak Menteri Perhubungan kepada Pak Gubernur, Murad Ismail,"tutur Malawat.

Dia kemudian melanjutkan, pihaknya berproses agar ANP segera dibangun hingga saat ini. "Jadi semua tahapan sudah jalan. Pak Gubernur sudah membentuk tim kajian untuk menyiapkan dokumen, setelah mendapat dokumen perencanaan pembebasan lahan ANP sesuai aturan main di ATR/BPN.

Jadi kajian, kelayakan, analisis dampak lingkungan sudah dilakukan. Jadi belum sampai pada penetapan harga lahan di Waai,"jelasnya. Soal pembahasan lahan ANP, lanjut dia, sudah dilaksanakan tahap konsultasi publik. “Itu terakhir 440 orang punya hak dalam lokasi ANP. Memang sebelumnya ada sekitar 200 hektar. Tapi tidak sampai. Yang dibebaskan hanya 158 hektar. Jadi lahan PLN, Pelabuhan penyeberangan Waai 0,6 hektar, Tower, sungai, jembatan, jalan, dan garis pantai,”rincinya. Sedangkan dari kepemilikan lahan 158 hektar yang dimiliki 440 orang, sebanyak 8 orang tidak sepakat.

Sementara 83 orang belum menyatakan sikap sepakat atau tidak, kita undang mereka, tapi tidak datang. Apakah mereka sepakat atau tidak, jadi semuanya 91 orang. Selanjutnya, Kementerian minta Gubernur buat kajian keberatan. Apakah Gubernur menerima dan menolak keberatan itu. Kalau lanjut penetapan lokasi,”paparnya. Untuk itu, dia menegaskan, Gubernur Maluku, Murad Ismail, sudah maksimal. Karena itu, dia mengigatkan, Gubernur tidak perlu menyampaikan kepada publik. "Kalau menyangkut ANP dan LIN tanyakan kepada kami.

Jangan gagal paham, ita mesti bangga dengan Gubernur kita yang sudah berupaya maksimal membuka akses dengan semua pihak. Kita tunggu saja. Semua berpulang ke Pempus,"tandansya.

Haris menambahkan, soal ANP dan LIN semua pihak mesti tahu dan mengikuti perkembangan dan tidak asal komentar di publik. "Kalau tidak paham, jangan komentar. Kalau komentar seperti itu berarti tidak ikut perkembangan. Apalagi ada yang mengatakan Pak Gubernur tidak jujur soal ANP dan LIN, saya perlu tegaskan bahwa selama ini beliau bekerja keras dan sudah maksimal bangun komunikasi dengan semua pihak,"tandas Haris.

Bahkan, dia mengaku, peran Gubernur memperjuangkan relaksasi ANP dan LIN sangat luar biasa. Dia menuturkan, tahun 2010 sampai tahun 2020 realisasi LIN tidak ada kemajuan atau stagnan. "Sejak Pak Murad memimpin progres LIN mulai membuahkan hasil,"tuturnya. Ketika itu, Gubernur bersama Dinas terkait mulai bergerak bangun komunikasi dengan Menko Maritim dan Investasi dan Menteri Perikanan dan Kelautan, sekitar medio April 2020 lalu." Itu komunikasi awal dengan Pempus.(MN-02)