Ambon, - Ketua harian  Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Maluku,  yang juga Sekretaris Daerah  Kasrul Selang, Rabu (23/9  menghadiri pertemuan optimalisasi pelayanan kesehatan provinsi Maluku di Swiss-Belhotel. Pertemuan digelar secara tatap muka dan virtual dengan Moderator Kadis Kesehatan Maluku dr. Meykal Pontoh, acara itu diikuti seluruh BPJS cabang dari Kabupaten Kota se-Maluku.

Sekda dalam arahannya menuturkan, Pemprov memahami kebijakan Pemkab/kota mem-protec daerahnya. Kami  mengapresiasi langkah proteksi  yang diterapkan Pemkab/kota itu, dengan begitu, pihaknya hanya akan membahas sisi teknisnya saja.  "Jadi kita sangat paham bagaimana pimpinan memproteksi daerahnya. Tinggal dibicarakan teknisnya seperti apa?," katanya. ,

Lanjutnya, penerapan protokol kesehatan telah dilakukan secara massif. Salah satunya di area perkantoran lingkup provinsi,  tapi, sejak produktivitas dibuka kembali, belum ada keputusan resmi dari pemerintah perihal prioritas utama antara kesehatan dengan ekonomi. Hingga memasuki Juli lalu, penerapan aktivitas ekonomi dan kesehatan berlangsung secara bersamaan. 

Begitu produktivitas mulai dibuka, disitulah kita sudah tidak bisa diskusi mana yang mau duluan. Kesehatan atau ekonomi? Karena dulu kita bilang, kesehatan dulu lah. Dari bulan Maret April Mei Juni, kita masih diskusi. Apapun yang terjadi kesehatan nomor satu dan keselamatan. Begitu masuk Juli, sudah tidak bisa. Kita harus  berjalan bersama-sama antara kesehatan dan ekonomi. 

Namun sampai hari ini, kata Kasrul, di perkantoran masih dilakukan tes masif. Persoalannya, begitu hasilnya positif, Pemprov kembali mendapat masalah akibat keterbatasan tempat untuk karantina. Berbagai upaya telah mereka laksanakan seperti pengiriman surat ke Kementerian Kesehatan, BNPB dan pihak terkait lainnya namun sampai kini belum ada balasan, hingga sebagai dari pusat kita akan tetap berkoordinasi.

"Sekarang, kita sudah mulai punya frekuensi yang sama. Namun Kadis Kesehatan setempat perlu menjaga fasilitas kesehatannya. Jangan lengah," btegas Kasrul.  Diungkapkan kalau sampai hari ini pihaknya belum seempat berkunjung dan berbincang soal perkembangan terbaru di tiap-tiap daerah.

Dia mengajak peserta pertemuan untuk mendorong pimpinan daerahnya, membeli Bioseptic Cabinet (BSC). Alat ini diketahui, memiliki tingkat keakurasian tinggi dan cepat untuk Scereening penularan Covid-19. Dorong ke Bupati/Walikota, beli Harganya  tidak mahal. Kemarin kita beli hampir Rp 140 juta, dari pada kita beli Polymerase Chain Reaction (PCR) yang Rp 2-3 miliar itu," tuturnya. 

Sementara itu, Kadis Kesehatan Maluku dr. Meykal Pontoh  menyimpulkan beberapa hal. Pertama, saat ini tidak ada lagi Gugus Tugas melainkan Satgas.  Mungkin setelah pembentukan Satgas di tingkat provinsi, akan ditindaklanjuti ke Satgas Kabupaten/Kota. 

Kemudian, strategi dalam upaya menurunkan angka kesakitan Covid-19 di daerah dilakukan dengan cara penerapan langkah-langkah pemetaan zonasi. Zonasi yang digunakan, menggunakan 15 indikator yang sudah ditetapkan BNPB. 15 indikator tersebut, salah satunya dinamakan Bersama Lawan Covid (BLC). 

Kedua peran BPJS.  Biasanya, BPJS bukan menjadi sandungan tetapi khususnya dalam hal Pembayaran Klaim atau Pengajuan Klaim Covid-19. Bila terdapat kekurangan fasilitas rumah sakit, maka pembayaran klaim bisa dimanfaatkan. Seandainya ada kekurangan fasilitas di rumah sakit seperti APD, itu bisa kita gunakan dengan memanfaatkan pembayaran klaim yang sudah dibayarkan oleh pemerintah pusat melalui rekening masing-masing rumah sakit," tuturnya. (MN-02)