AMBON,MARINYKNEWS.COM,-Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Anthon Lailosa menegaskan, pemerintah provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Barnabas Orno (MI-BO). Selama tiga tahun terakhir, telah melaksanakan tugas sebagai pimpinan di Maluku sesuai jalur yang benar dan melampaui target. "Selama 3 tahun pemerintahan MI-BO bekerja seshai jalurnya demi pemihan tanah Raha-raja," tutur orang nomor satu du Bappeda.

Dijelaskan banyak capaian indikator-indikator pembangunan dan tampak seperti sosial ekonominya, pendidikan, kesehatan, Perikanan Pariwisata, Perhupubgan dan lainnya. "Lanjutnya banyak kemajuan yang dicapai pada pemerintahan MI-BO, bahkan sementara betjalan yaitu  rencana untuk membangun daerah ke arah yang lebih baik," kata Lailosa, saat diskusi publik dengan tema "Tiga Tahun Kinerja Pemerintah Daerah Maluku dibawah kepemimpinan MI-BO" di warung katong,  hari ini Selasa (21/6/2022).

Selain Lailosa sebagai nara sumber, pada Diskusi publik yang di gagas Dinas Kominfo Provinsi Maluku itu, live di LPP TVRI dan RRI. Juga melibatkan Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Maluku, Hadi Basalamah, sebagai narasumber.Sementara pemandu dialog Publik, yakni Monica Seipala dari LPP TVRI dan Theis de Cock dari LPP RRI. Lailosa mengatakan, langkah-langlah yang dilakukan MI-BO selama ini, yakni pelayanan dasar terus dilakukan. "Bahkan, indikator 3 tahun terakhir ini sudah melampaui target pembangunan. Nantinya pada tahun 2024 mendatang akan tetap kita jalankan, sementara yang sedang berjalan kita percepat  tutur Lailossa.

"Sedangkan, program ekonomi seperti komuditas unggulan baik itu pengembangan industri kecil maupun menengah. Serta program pembangunan daerah dengan strategi yang memiliki otoritas kami akan terus mendukung,"paparnya. Dia memaparkan, meski pemerintahan MI-BO kurun waktu kurang lebih 3 tahun banyak kendala. Seperti gempa dan pandemi Covid-19, namun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat. Angka kemiskinan dan gerakan dapat diturunkan.''Begitu juga dengan peningkatan kualitas di sektor pendidikan dan kesehatan terus ditingkatkan dari waktu ke waktu,"jelasnya.

Ketua TGPP Maluku, Hadi Basalamah turut angkat bicara, pemerintahan MI-BO sangat inovatif dan banyak terobosan serta peningkatan kualitas."Sebelumnya Maluku tidak inovatif namun, ketika Maluku dipimpin MI-BO diakui Kemendagri kalau Maluku ada peningkatan budaya inovatif,"jelasnya. Begitu juga penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2021, Provinsi Maluku berada pada urutan ke 29 dan masuk pada kategori inovatif (skor 32,66) di atas Provinsi DI Yogyakarta urutan 30 (skor 30,41). Dan terdapat 4 Provinsi yang kurang Inovatif yaitu nomor 31, Provinsi Bali (skor27,02), nomor 32, Provinsi Sulawesi Tenggara (skor 25,26), 33 Provinsi Maluku Utara (skor 24,44) dan Provinsi Kalimantan Tengah (skor 15,69),"papar Basalamah.

"Tak hanya itu,  hasil penilaian Ombudsmen RI terkait dengan kepatuhan terhadap tingkat pelayanan publik Provinsi Maluku, berada pada peringkat ke 6.  Dengan skor (90,83) dari 34 Provinsi di Indonesia, setelah Bangka Belitung dengan skor (91,86) , Bengkulu dengan skor (91,91), DKI Jakarta dengan skor (97,37).  Kalimantan Barat dengan skor (97,37) dan Provinsi Riau dengan skor 1 dengan skor (98,12)."jelasnya. Selain itu, di penghujung tahun 2021, Pemerintah Provinsi Maluku Kembali mendapat pengakuan dalam hal tata kelola pemerintahan sebagai implementasi dari penerapan ISO (International Organization for Standardization) atau yang disebut juga dengan SNI.

Bahkan, ingat dia, BPSDM dengan SNI-ISO 9001.2015 terkait sistem manajemen mutu, manajemen anti penyuapan SNI-ISO 21001.2018 manajemen organisasi.Dinas DPMPTSP juga memperoleh dua sertifikat SNI-ISO yakni 9001:2015 terkait sistem manajemen mutu dan SNI-ISO 37001:2016 terkait sistem manajemen anti penyuapan. Diakui ada kendala bangun Maluku, karena letak geografis Maluku, adalah Kepulauan. Dia juga mengaku, bangun Maluku bukan pemerintah provinsi, tapi butuh perhatian serius pemerintah pusat dan kabupaten/kota serta pihak lainnya.

"Tapi kemisikinan turun 1,69 persen  padahal hanya pemerintahan 10 tahun terakhir angka kemiskinan tidak turun. (BPS). Jadi mari kita lihat. kita bergandengan tangan bangun Maluku," harapnya."

 APRESIASI MI-BO

Sementara itu, sesi interaktif atau tanya jawab, Andi dari Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.  Nus Kewol, dari Desa Haria, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, mengapresiasi MI-BO bangun Maluku. Namun, Andi dan Nus berharap pengelolaan sumber daya alam seperti pengelolaan Migas Blok Masela dan Pertambangan serta Maluku Lumbung Ikan Nasional dan Pelabuhan Baru Ambon (LIN-ANP) direleasasikan. Agar benar benar semakin mantap pembangungan diera kedua pasangan itu

Lailosa tanggapi keinginan keduanya sebutkan , untuk Migas Blok Masela, Participating Interest (PI) 10 persen sudah menjadi milik Maluku. Meski ada dinamika dari Provinsi lain dan pihak lain yang ingin mengelola Blok Migas terbesar di Asia Tenggara itu.Sementara PI 10 persen Blok Bula dan Non Bula dalam tahap pembangunan."Kalau Blok Masela dalam proses kalau Blok Bula dan Non Bula kita berharap 2022 sudah jalan untuk di Maluku,"terangnya. Sedangkan soal, LIN dan ANP, dijelaskan Lailossa Kementerian Maritim dan Investasi dan Kementerian lain. Sudah mengundang proposal rancangan rancangan peraturan Presiden.

Sementara ANP,  Kementerian Perhubungan melakukan studi, Kitarekan dan hanya menyerahkan kepada pihak investor."Kami menyediakan lahan untuk ANP. Kalau LIN sudah dikawal Kementerian dan lembaga untuk dileasasikan,"bebernya. Sementara itu Basalamah menambahkan, MI saat ini tengah membangun komunikasi dengan  investor terama untuk menanamkan modalnya di Maluku. Dia juga mengaku, telah melakukan beberapa kali ekspor komuditas unggulan ke beberapa negara. "Pak Gubernur Maluku juga telah dua kali bertemu dengan Menteri Pertanian untuk tanaman jagung dan Kedelai. Kita menyiapkan 10 ribu hektar di Kabupaten/kota yang akan kita tanam Jagung dan Kedelai,"sebutnya.

 MI-BO TAK ANTI KRITIK

Sementara itu, Lailosa dan Basalamah menegaskan, selama ini MI-BO tidak anti kritik. Namun, mereka berharap kritik yang disampaikan sesuai data dan fakta sehingga tidak menjadi opini pembohong dan menjadi istrik politik."MI-BO tidak anti kritik. Mari kita bersama membangun Maluku. Mari menyampaikan yang konstruktif. Jadi kita meminta masukan dan saran yang elegan, "harap mereka. Basalamah berharap, semua elemen masyarakat memberikan kesempatan MI-BO bekerja secara profesional.

Karena Gubernur dan Wagub serta perangkat Pemprov dan juga kabupaten/kota. Dalam artian Pemeritahan tidak sendiri, butuh madyarakat bekerja demi  kemajuan Maluku sesuai dengan target yang telah ditentukan.  Seluruh elemen masyarakat di Maluku pemerintah, BUMN, masyarakat bersama-sama bangun Maluku kedepan lebih baik dari provinsi lain. Mari Bangun Maluku secara bersama-sama,"a ajak kefha nara sumber.(MN-02)