Mendagri Ikuti Rakor Sinergitas Kesiapan Pilkada di Maluku

Ambon -  Menteri Dalam Negeri (Mendagri)  Tito Karnavian mengikuti rapat koordinasi (rakor) yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait sinergitas kesiapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di empat kabupaten di Provinsi Maluku, secara virtual, Jumat (10/7/2020).

Empat kabupaten yang akan menggelar pilkada yakni, Kabupaten Buru Selatan, Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).Mendagri sangat sambut baik rakor dalam rangka sinergitas untuk kelancaran pelaksanaan Pilkada yang akan berlangsung secara serentak. 

Sementara itu, Gubernur Maluku, Murad Ismail dalam sambutannya sampaikan apresiasi dan penghargaan kepada jajaran KPU Provinsi Maluku dengan kerja-kerja nyata yang telah dilakukan. Terutama dalam membangun komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah  provinsi maupun kabupaten, sehingga rakor ini dapat terlaksana, meskipun dalam kondisi  keprihatinan akibat wabah Covid-19.

"Walaupun kota Ambon selaku ibukota, masih pemberlakuan status PSBB, namun kepentingan sukseskan  Pilkada Serentak tahun 2020 telah menjadi komitmen  nasional, yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat yang ada di Maluku," ungkap Gubernur. Lanjutnya, sesuai arahan Mendagri terkait realisasi pembiayaan Pilkada maka  harus dilaksanakan.

Hingga  dalam kapasitas selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah, pihaknya telah menyampaikan kepada pemerintah daerah kabupaten agar segera menindaklanjutinya.  Berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah, hasil refocusing di kabupaten masing-masing. Dikatakan  menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada jajaran aparat TNI dan Polri yang bertanggungjawab mem-backup keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Kita butuh situasi aman dan kondusif, agar proses demokrasi yang dilaksanakan menghasilkan produk demokrasi yang berkualitas," kata gubernur. Berkaitan dengan akan dilaksanakan Pilkada Serentak, mantan Komandan Korps Brimob sampaikan beberapa hal penting yakni, pertama, kepada pihak penyelenggara KPU dan Bawaslu kabupaten, agar dalam pelaksanaan tahapan, hendaknya selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 kabupaten masing-masing.

Dirinya melalui Ketua Gugus Tugas (Gustu) Covid-19 Provinsi Maluku telah mengarahkan agar setiap gustu kabupaten untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan dalam pelaksanaan setiap tahapan Pilkada. Sehingga dapat memastikan penerapan protokol kesehatan secara benar dan terjamin.Kedua, mengingat status penularan Covid-19 pada kabupaten/kota yang berbeda-beda, diharapkan penerintah kabupaten mendukung KPU dan Bawaslu

"Dalam kesempatan ini,  kami minta dukungan Pemerintah Pusat, melalui bapak menteri, berkenaan mendorong Telkom maupun Telkomsel agar dapat memperkuat sistem dan jaringan komunikasi internet, di   ke-4 kabupaten di maksud," ujarnya.Ketiga, penyelenggara Pilkada  waspada terhadap isu-isu yang berpotensi menimbulkan konflik.

"Karena itu, keterlibatan jajaran keamanan TNI/POLRI mesti dimaksimalkan guna mengantisipasi gejolak-gejolak yang sering muncul dalam masyarakat," kata gubernur mengingatkan.

Sementara itu, Kapolda Maluku Irjen Pol. Baharuddin Djafar  dalam rakor tersebut berpesan netralitas personil Polri dalam pengamanan Pilkada. "Polri harus berikap netral. Jelasnya sesuai amanah  undang-undang telah disampaikan terkait sanksi apabila ada anggota yang tidak netral dalam pelaksanaan pemilu," tegas Kapolda.Kapolda juga menyampaikan pihaknya telah menyiapkan personil dalam rangka pengamanan pilkada di empat kabupaten di Provinsi Maluku.

Selain Mendagri, rakor ini juga diikuti, perwakilan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, KPU RI Bupati dan Ketua DPRD di empat Kabupaten, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku, Pimpinan  Bawaslu Provinsi Maluku, Pimpinan Parpol, para Kapolres dan Dandim di empat  kabupaten.

Turut mendampingi gubernur Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang, Kepala BPSDM Provinsi Maluku  Hadi Sulaiman, Kepala BKD Provinsi Maluku, Jasmono, Kepala Biro Pemerintahan Setda Maluku, Boy Kaya dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Sadli Lie.(MN-02)