Ambon, Marinyonews.com – Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku selaku pengawas kinerja Pemerintah menyesali, kurangnya tingkat kehadiran Gubernur Maluku Irjen Pol Murad Ismail dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai kepala daerah.

Penyesalan itu disampaikan Kepala Ombudmas Perwakilan Provinsi, berdasarkan hasil laporan masyarakat yang masuk, sehingga untuk memastikan laporan tersebut, kami datang ke kantor Gubernur.

“ Kita mendapatkan laporan ini dari masyarakat yang menjelaskan bahwa Gubernur Maluku jarang berada di kantor, sehingga kami datang untuk memastikan itu,” Ungkap Hasan  Hasan Slamet kepada wartawan Maluku di Kantor Gubernur Maluku Selasa (12/11/2019)

Bukan saja itu, Lanjut Hasan Slamet, Ombudsman Provinsi Maluku, sebanyak dua kali telah melayangkan surat kepada gubernur maluku untuk melakukan audens hanya saja  beliau kata Hasan Slamet tidak punya waktu, sehingga di deposisikan kepada Wakil Gubernur, sementara jelas Hasan Slamet, kedatangan Ombudsman Maluku, guna membahas berbagai masalah strategis, karena semenjak dilantik belum pernah dilaksanakan audens dengan gubernur.

Menurutnya, audens yang dilakukan dengan Gubernur Maluku dinilai penting, selain bersinergi tentang pelayanan publik, juga mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai belum maksimal, berdasarkan UU nomor 25 tentang pelayanan publik.  

Apalagi jelas Hasan Slamet, standar pelayanan publik di maluku selama 2 tahun berturut-turut memasuki zona merah.  

“kita merah selama dua tahun berturut-turut  kemudian kuning, mudah-mudahan di tahun berikutnya bisa berada dalam zona hijau, tapi kalau dalam kondisi seperti ini saya yakin tidak mungkin zona hijau, bisa –bisa turun dan kembali ke zona merah lagi,” ungkap Hasan Slamet.

Olehnya itu Hasan Slamet berharap, adanya kerjasama antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Ombudsman perwakilan Provinsi Maluku, untuk melihat berbagai persoalan pelayanan publik yang masih kurang, terutama dalam kondisi maluku yang dilanda masalah gempa, karena banyak laporan yang disampaikan ke kita soal penyaluran, kurangnya pelayanan air bersih dan MCK bagi pengungsi, pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan, bahkan ada pengungsi gempa yang ditelantarkan di Kabupaten Seram Bagian Barat. (MN.02)