AMBON,MARINYONEWS.COM,-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memastikan, Ambon New Port (ANP) dan Lumbung Ikan Nasional (LIN), sebagai program strategis nasional tetap jalan tidak ada yang namanya dibatalkan. Kedua kegiatan besar itu kini  sementara dalam proses, bahkan Pemerintah Pusat sudah berikan lampu hijau ANP segera dibangun untuk mendukung Maluku sebagai LIN. 

"Jadi tidak benar ANP dan Maluku sebagai LIN ditunda atau dibatalkan, "kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Muhammad Malawat dan Kadis Perikanan dan Kelutan Provinsi Maluku, Abdul Haris, Minggu (20/3/2022). Malawat mengatakan, pihaknya baru saja kembali dari Ciawi Bogor rapat dengan Pelindo, kementrian terkait  atas perintah Kementerian Perhubungan. bersama Kementerian Perikanan. Yang ikut dalam pertemuan antara lain, Kementerian Perhubungan, Kementerian Maritim dan Investasi  serta Stas Presiden",  jelas Malawat.

hal penting yang dibicarakan yaitu soal kajian kelayakan pembangunan Pelembang Baru dan Ambon Baru. 'Jadi pada (16/03/22) krmarin itu kita bahas Palembang Baru. Sementara pada (17/03/22) bahas Ambon baru atau ANP. Dia mengaku, dalam pertemuan itu hadir perwakilan Kantor Staf  Presiden. Hadir juga Ikram Sangadji, Asisten Deputi,  Kementerian Kemenko Marves. Ada lagi Asisten Deputi Bidang Perikanan Tangkap, Kementerian Perikanan dan Kelautan. Dari Kantor Saf Presiden, mendesak agar ANP segera diwujudkan, begitu juga dengan Kementerian Perhubungan mempertanyakan  studi kelayakan ANP yang dibahas  Februari 2022 dan di  dilakukan juga di Maret 2022.

Mereka desak agar segera dilaksanakan pembangunannya, Malawat menuturkan lagi,  saat ini ramai di media sosial maupun sejumlah media cetak dan online.  ANP dan LIN dibatalkan, mereka kaget kok ada pemberitaan seperti itu yang berkembang lewat media sosial. Hingga Pemerintah pusat melalui Kementrian terkait jelaskan,  Proyek ini sudah masuk Proyek Strategi nasional, jadi  2025 mendatang beroperasi. Malawat sampaikan bahwa alasan penundaan atau pembatalan ANP katanya ada ranjau darat sisa perang dan gunung berapi di bawah laut. "Mereka tanyakan  lokasinya dimana,  tidak benar lokasi ANP di desa Waai, jadi memang sampai sekarang belum ada kejelasan lokasinya,"tandasnya. 

Soal pembahasan lahan ANP, lanjutnya, sudah laksanakan tahap konsultasi publik. "Itu terlahir 440 orang punya hak dalam lokasi ANP. Memang sebelumnya ada sekitar 200 hektar. Tapi tidak sampai. Yang dibebaskan  hanya 158  hektar. Jadi  lahan PLN,  Pelabuhan penyeberangan Waai 0,6 hektar, Tower,  sungai,  jembatan, jalan, dan garis pantai,"rincinya. Sedangkan dari  kepemilikan lahan 158  hektar yang dimiliki  440 orang, sebanyak  8 orang tidak sepakat, sementara  83 orang belum menyatakan sikap sepakat atau tidak." Kita undang mereka, tapi tidak datang. Apakah mereka sepakat atau tidak. Jadi semunya  91 orang. Selanjutnya,  Kementerian minta Gubernur buat kajian keberatan. Apakah  Gubernur menerima dan menolak keberatan itu. Kalau lanjut penetapan lokasi,"paparnya.

Untuk itu, Malawat memastikan, ANP tetap jalan karena menyangkut wibawa Pempus dan Pemprov Maluku. " Dengan pembangunan ini bisa tingkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat Maluku. Jadi tidak benar ada pembatalan ANP maupun LIN,"ingantya. Bahkan, bebernya, dari perwakilan Kementerian Maritim dan Invesfasi, Staf Presiden dan Kementerian  Perbungan  serta Kementerian Kelautan marah soal isu berkembang ANP dibatalkan. "Setahu mereka Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan getol bangun Indonesia. Kalau pertemuan 8 anggota DPR dan DPD RI asal Maluku tidak ada bukti kalau Pak Luhut bilang ANP dibatalkan. Tidak ada bukti. Itu kata mereka. Saya kira ini dipolitisasi saja,"tutup Malawat.

Sementara itu, Haris menambahkan, LIN dan ANP masih berproses,  hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Perikanan, dan Kementerian terkait yakni  Kementerian Perhubungan dan Kementerian Maritim.Kementerian Perhubungan dan Kementerian Maritim dan Investasi kalau ANP dan LIN ditunda atau dibatalkan. "Jadi memang benar 17 Maret 2022 itu kami diundang  oleh Pelindo bahas kajian studi kelayakan ANP. Jadi Pak Kadis Perhubungan Maluku hadir langsung, saya dan Kepala Bappeda Maluku dan pimpinan Organisasi Perangkat terkait ikut rapat secara online,"jelas Haris. Haris mengaku, selain dari Kementerian Perhubungan, Perikanan, Maritim dan Investasi, Staf Presiden, juga hadir perwakilan Bappenas.

"Nah, kalau ANP tunda buat apa dilakukan studi ANP, adi sesuai paparan konsultasi lokasi tetap di Waai. Intinya,  ANP dan LIN tetap jalan. Harus pertayaakan ke pusat rencana implentasnya. Sampai saat ini surat resmi dari pempus bahwa ANP dan LIN di dialihkan atau ditunda dan bahkan dibatalkan belum ada,"tandasnya. Dia mengaku, studi kelayakan ANP sudah dibuat 2020 lalu dan hasilnya sudah dikirim kepemerintah pusat."Kalau berpendapat ada yang bilang gunung berapi dan ranjau belum ada pernyataan resmi. Memang  lokasi ANP dan sejumlah daerah di Maluku  pada umumnya daerah ada potensi gempa betul. Kalau Waai kami belum dapat rilis resmi. Apalagi sampai saat ini ranjau belum pecah atau meledak,"ingatnya.

Soal implementasi LIN, lanjut dia, masih dalam proses dan menunggu sikap Pempus. Namun,  ingat dia, realisasi LIN mesti butuh peraturan Presiden, master plan, dan pengganggaran."Jadi semua dari Pempus. Semua dokumen perencanaan kita sudah sampaikan. Pal Gubernur juga tidak tinggal diam. Pemda sudah lakukan apa yang menjadi tanggungjawabnya. Tinggal Pempus,"paparnya. Dia juga menambahkan, Gubernur Maluku, sudah bentuk tim investigasi dan pembuatan  dokumen perencanaan ANP."Semua sudah di buat. Ada beberapa yang dilengkapi. Kedua tim pembebasan lahan diketua Ketua Asisten I. Kita sudah beproses. Tinggal menunggu Pempus. Kesiapan  Pemprov sudah maksimal,"kata Haris.(MN-02)