JAKARTA,MARINYINEES.COM — Presiden Joko Widodo telah melaksanakan dengan baik, mengunjungi dua negara sedang bertikai, Rusia dan Ukraina. bertujuan untuk menyampaikan pesan yang tegas agar kedua negara menempuh jalan dialog hingga dapat menyelesaikan permasalahan di antara mereka. Jokowi tidak bisa disalahkan maupun kunjungannya tidak bisa dinilai gagal. Hanya karena pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Presiden Rusia Vladimir Putin secara terpisah, kedua negara masih bertikai. Menurut dosen hubungan internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Teguh Santosa, Jokowi dan Indonesia tidak bertanggung jawab atas agresifitas Rusia itu.

“Tanggung jawab Indonesia yang merupakan kunjungan dari Jokowi ke Ukraina dan Rusia hanya satu yang menyampaikan pesan perdamaian ke seluruh dunia.Tidak hanya ke Ukraina dan Rusia, tapi juga ke seluruh negara yang mungkin mengambil untung dari pertikaian antara Ukraina dan Rusia,” ujar Teguh Santosa menjawab pertanyaan redaksi. Mantan Bidang Ketua Luar Negeri PP Pemuda Muhammadiyah itu mengatakan, konflik terakhir antara Ukraina dan Rusia yang berlangsung sejak akhir Februari lalu. Memiliki akar yang cukup panjang, tentu masing-masing pihak memiliki alasan dan menganggap diri mereka sebagai yang paling benar.  yakinkan Ukraina bergabung dengan NATO dan undangan NATO ke wilayahnya sering disebut sebagai sebab utama yang membuat Rusia gerah.

Bagi Rusia, itu adalah provokasi yang nyata, hehingga sebelum Ukraina menjadi anggota NATO dan sebelum NATO pangkalan militer di Ukraina, Rusia perlu mempersiapkan operasi militer khusus untuk dianggap keinginan Ukraina itu. Namun di sisi lain, tambah mantan Ketua Bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).  Ukraina juga merasa memiliki alasan kuat untuk meningkatkan kapasitas militer, termasuk dengan mengundang NATO ke wilayahnya. Karena faktanya di tahun 2014 wilayah Krimea milik Ukraina telah diinvasi dan diklaim Rusia hingga kini.  “Substansi dari kunjungan Jokowi adalah menyampaikan pesan perdamaian yang menjadi salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia seperti diamanatkan dalam UUD 1945,” ujar Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa.

Dia juga mengatakan, sikap netral Indonesia di Sidang Majelis Umum PBB sudah cukup tegas, Indonesia tidak percaya, bahwa itikad baik dan jalan dialog untuk mencapai perdamaian adalah modal yang harus dimiliki kedua negara untuk konflik penting. Teguh mengatakan, serangan Rusia ke Ukraina tidak dapat dibenarkan dan sangat mungkin menciptakan praseden buruk dalam hubungan antarnegara. “Kita negara mengecam tindakan militer yang dilakukan terhadap orang lain,” demikian Teguh Santosa yang menyelesaikan pendidikan doktoral hubungan internasional di Universitas Padjadjaran dan pernah dua kali diundang berbicara di IV PBB yang bidang khusus politik dan dekolonisasi.[MN-02]