Ambon,Marinyonews.com – Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dibawah kepemimpinan Ir. Ismail Usemahu,MT menggelar Kegiatan Forum Focus Group Discussion (FGD).

Tujuan FGD ini, guna membahas usulan Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis Provinsi Maluku tahun 2021 antara Pemerintah Provinsi Maluku bersama Pemerintah Kabupaten/Kota serta stekholder terkait, yang menyelenggarakan angkutan laut perintis di provinsi Maluku.

Menurut Usemahu, Penyelenggaraan FGD oleh Pemerintah merupakan implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 93 tahun 2013, Bab III Pasal 65 ayat 1-6, dimana Pemerintah Kabupaten/Kota mengajukan usulan trayek angkutan laut perintis untuk tahun yang akan datang kepada Pemerintah Provinsi Maluku, selambat-lambatnya pada bulan February tahun berjalan, untuk dibahas secara bersama-sama  di tingkat provinsi.

Selanjutnya Pemerintah Provinsi menyampaikan usulan tersebut kepada Menteri Perhubungan dengan tembusan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional paling lambat pada Bulan Maret berjalan, dengan melampirkan profil usulan trayek.

Dari usulan tersebut, Direktur jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melakukan pembahasan usulan jaringan trayek angkutan laut perintis secara terpadu, berdasarkan pendekatan pembangunan wilayah bersama instansi pemerintah pusat lainnya.

Dikatakan Usemahu, konektivitas antar pulau sangatlah penting dalam mempermudah aktivitas manusia di daerah atau provinsi dengan mempergunakan moda transportasi laut sebagai penunjang.

Sebelumnya perahu-perahu motor kecil yang tingkat keselamatan tidak memadai dan harganya cukup tinggi dipegunakan oleh masyarakat, sekarang aktivitas perdagangan terkhusus pemerintah menjadi lebih muda dengan adanya kapal-kapal perintis yang telah beroperasi, selain relatif cepat dalam pelayaran, harga tiket juga lebih murah, sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat

Buktinya ungkap Usemahu, Provinsi Maluku telah memiliki 22 jaringan trayek angkutan laut perintis dengan titik singgahan kapal sebanyak 98 pelabuhan singgah,  yang tersebar pada 3 pangkalan yakni Kota Ambon, 8 trayek, pangkalan Tual 6 trayek dan pangkalan Saumlaki 8 trayek, yang dilayani 22 kapal, baik kapal negara maupun kapal swasta yang diharapkan akan terus memacuh pembangunan dan perhumbuhan ekonomi pada daerah-daerah yang belum berkembang dan maju oleh karena minimnya aksesbilitas transportasi ke daerah yang sudah maju dan berkembang.

Untuk itu berdasarkan hasil evaluasi Dinas Perhubungan Provinsi Maluku terhadap penyelengaraan angkutan laut perintis di provinsi maluku yang dilakukan instansi terkait, masih ditemui permasalahan yang menghambat opersionalisasi angkutan laut perintis, diantaranya, kapal-kapal negara yang dikelola PT. Pelni untuk pelaksanaan angkutan laut perintis tidak ada kapal pengganti, sehingga bila kapal utama docking/rusak, maka angkutan laut pada trayek tersebut secara otomatis berhenti.

Rata-rata waktu pelayaran kapal perintis mencapai 13-14 hari sehingga masih ada keluhan masyarakat terhadap beban biaya makan-minum dalam pelayaran serta kapal swasta ex kapal cargo tidak maksimal dalam pelayaran angkutan penumpang karena memiliki kapasitas angkut yang terbatas.

Olehnya lewat kegiatan FGD Usemahu berharap, apa yang menjadi keluhan masyarakat dapat menjadi perhatian dalam rangka mewujudkan transportasi laut di provinsi maluku lebih efektif dan efesien dalam menunjang, sekaligus menggerakan dimanika pembangunan, meningkatkan monilitas manusia, barang jasa serta mendukung pengembangan wilayah yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan masyarakat. (Mn.01)