Ambon,MarinyoNews.Com,-Pemerintah Propinsi Maluku lewat Biro Organisasi hari ini Kamis(24/03/22) mengadakan kegiatan  peningkatan kapasitas ASN  dalam penyusunan analisis pejabat dan analisis beban ketra tahun 2022. Kegiatan betlangdung di hotel Amans, dihaditi Asisten Frputi perangcangan pejabat, perencanasn dan pengemvangan SDM.Aparatur Kementrian PAN  dan RB. 

Kepala Biro Organisasi, Melkiad  Lohhy dalam menyampaikan  sambutan Gubernur Maluku Murad Usmail  menuturkan. Kegiatan 'peningkatan kapasitas ASN  dalam penyusunan analisis pejabat dan analisis beban kerja",  ini sangat penting untuk ketahui oleh ASN.  Hingga pimpinan nomor satu di Maluku menyambut gembira pelaksanaan ini sebagsi wujud komitmen Pemprov  dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Dalam hal ini Aparatur Sipil negara dilingkup pemerintah propinsi Maluku. Lanjutnya dari kegiatan ini diharuskan  setiap instansi wajib menyusun kebutuhan tugas dan jenis jabatan pegawsi negeri sipil.

Dengan demikian maka setisp instansi pemerintah daerah wajib melakukan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja.  Selain itu penyusunan  dari acarayang dilakuksn hari ini untuk mrnyediakan informasi jabatan baik struktural, fungsional maupun pelayanan. Untuk dasar dalam penataan pegawai kelembagaan untuk kebutuhan pendidikan  dan pelatihan dalam lingkup pemerintah propinsi. Dari kegiatan ini saya berikan apresiasi kepada Biro Organisasi  karena sejak tahun 2018 telah menyelesaikan kegiatan ini  berdasarkan peruturan Menteri Pemberdayasn Aparatur Negars dan Reformasi Birokrasi. 

Hingga menghasilkan dua peraturan Gubernur mengenai penyusunan analisis jabatan perangkat daerah dan kedua penetapan hasil analisis beban kerja perangkat daerah. Itu berarti  Biro Organisasi  telah merubah sistimatika yang disatukan dalam satu dokumrn dengan  menjadi 17 item informasi jabatan. Dengan penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja berdasarkan Permenpan untuk 62 unit pelaksana  teknis daerah dan 22 cabang dinas. Sementara untuk Pemerintah daerah belum dilaksanakan,  selain itu perubahan regulasi  birokrasi melalui penyerataan jabatan administrasi ke fungsional yang  mengharuskan perubahan penetapan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Karena alami perubahan nomenklatur  struktur jabatan. Kiranya  kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin terutama  bagi ASN yang masuk dalam tim penyusunan untuk pahami dan berkolaborasi bersama.(MN-03)