Ambon, Marinyo News.Com – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Ir. Ismail Usemahu Senin (22/07/2019) membuka secara resmi kegiatan Penguatan Kapasitas Desain Partisipasi Program Flood Management In Selected River Basin tahun 2019, yang berlangsung di Hotel Marina Ambon selama dua hari, yakni mulai dari senin hingga selasa esok.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Maluku, Kepala Balai Sungai Maluku, Para Pejabat Eselon III dan IV lingkup Dinas PUPR, Kasubdit Pertanian dan Pangan Bina Bangda kementerian Dalam Negeri republik Indonesia dan peserta serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya orang nomor satu di Dinas PUPR Maluku  ini mengatakan, Flood Management In Selected River Basin Sector Project (FMSRBSP), merupakan program yang dilaksanakan untuk mendukung pemerintah dan masyarakat dalam mengelola dan mitigasi resiko banjir yang lebih baik yang dilaksanakan dengan sumber dana  pinjaman Asian Development Bank (ADB).

Kegiatan ini bertujuan untuk mengarahkabn kita perubahan paeradigma dari kegiatan yang berorientasi pada proyek pengendalian banjir yang meliputy cara-cara struktural menjadi ke orientasi proses pengendalian banjir terintegras, yang menyediakan satu perpaduan yang sesuai antara intervensi non struktural, peningkatan kapasitas dan kelembagaan serta kegiatan kontruksi untuk mitigasi dampak negatif banjir. 

“ sehingga masyarakat di daerah daratan banjir akan menjadi pemanfaat utama dengan menempatkan masyarakat dan kelambagaan masyarakat sebagai aset dan mitra dalam proses pembangunan, memberikan kontrol keputusan dan sumber daya ditangan kelompok masyarakat dan masyarakat diberdayakan melalui kemitraan dengan bebagai unsur pemangku kepentingan diantaranya, LSM, perguruan tinggi, praktisi, pengusaha swasta dan lembaga penyandang dana ,” Ungkap Usemahu.

Dijelaskan Usemahu, bencana banjir yang terjadi di berbagai wilayah pemukiman tidak hanya merusak wilayah pertanian saja, tapi juga menganggu aktifitas masyarakat dan sistim ekonomi di daerah yang terkena dampaknya.

Untuk itu Lanjut Usemahu diperlukan suatu strategi penanganan dengan pendekatan yang tepat guna meminimalisir dampak yang diakibatkan oleh daya rusak air tersebut.

Guna kebutuhan ini, maka pengurangan resiko banjir berbasis masyarakat menjadi suatu pendekatan yang dianggap tepat untuk dilaksanakan dalam program FMSRB, mengingat masyarakat adalah pihak yang paling rentan saat terjadi banjir.

Sesuai dengan arahan kebijakan pembangunan nasional yang termuat RPJMN tahun 2015-2019, dimana dalam rangka mewujudkan ketahanan air, diperukan adanya peningkatan ketangguhan masyarakat dalam kelembagaan, ketatalaksanaan dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif dan berkelanjutan,” Ujar Usemahu.

Sementara itu Ketua Panitia Pelaksana FMSRBSP Abdul Rakib Sangaji, ST dalam laporannya mengatakan, maksud dilaksanakan kegiatan ini, untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi peserta, tentang konsep perencanaan partisipatif.

Sedangkan tujuannya adalah, peserta memiliki keterampilan dalam menentukan jenis desain infrakstruktur yang dibutuhkan dalam pencegahan dan pengelolaan banjir dan tanah longsor, memahami peran, fungsi, tugas, tanggungjawab masing-masing pelaku dalam rangka desain infrakstruktur pekerjaan pembangunan baru dan rehabilitasi, untuk bangunan pengendalian tanah longsor dan drainase perkotaan yang partisipatif, mampu berperan secara penuh dalam proses penyusunan desain bangunan yang partisipatif serta memahami dan mampu melaksanakan pendekatan, metode, prosedur dan mekanisme yang tepat untuk perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dalam proses desain,” Ujar Sangaji (MN.01)